Persaingan usaha yang makin ketat, tak jarang membuat perusahaan mengambil langkah ekstrem, dan melanggar koridor hukum industri bisnis. Dalam bidang ekonomi, persaingan dianggap sebagai mekanisme untuk mendapatkan konsumen. Bentuknya pun beragam mulai dari persaingan harga, kualitas produk, hingga strategi pemasaran. Di Indonesia, persaingan usaha diperbolehkan sepanjang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Reza menjelaskan, pelaku usaha memang harus mengambil langkah yang berisiko. Seperti persaingan usaha yang penuh risiko. Perusahaan yang agresif dalam bersaing pun sah-sah saja.
“Eksekutif tentu harus berani mengambil risiko. Kalau sebuah perusahaan tidak mengambil risiko, sama saja risiko terbesar bagi perusahaan itu sendiri,” ujar Reza dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Peran Strategis Eksekutif Perusahaan dalam Menghadapi Persaingan Usaha dan Menegakkan Kepatuhan Hukum’, Kamis (20/2/2025).
Baca juga:
- Tok! KPPU Jatuhi Denda Rp202,5 Miliar Kepada Google
- 70 Persen Perkara Didominasi Pelanggaran Tender, KPPU Prioritaskan Kasus Besar di 2025
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Reza. Foto: RES
Ia menerangkan definisi dari persaingan usaha secara umum merujuk pada situasi dua atau lebih perusahaan yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, atau sumber daya yang terbatas. Aspek ini terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya, jumlah konsumen, dan kesempatan sehingga, harus bersaing.
“Kalau dalam teori perusahaan ‘memangsa’ lainnya dan itu ekosistem yang wajar dalam berbisnis,” kata Reza.
Mekanisme persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Beleid tersebut menjamin bukan hanya persaingan usaha perusahaan – perusahaan kecil semata, tapi persaingan yang terjadi di perusahaan besar. Peraturan tersebut juga memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih besar melalui persaingan tanpa harus menyingkirkan pesaingnya.
Reza yang pernah menjabat staf ahli KPPU bidang Hukum itu mengatakan, tak jarang perusahaan malah salah paham atas regulasi tersebut. Mereka mengira UU 5/1999 mengancam bisnisnya. Padahal beleid itu hadir untuk memajukan perusahaan-perusahaan menjadi lebih besar dan tetap berada di jalur yang benar.
"Jangan salah, adanya peraturan itu diharapkan membuat perusahaan makin besar dan tetap berada di rel persaingan yang sehat tanpa harus menyingkirkan pesaing,” imbuhnya.
Partner Soemadipradja & Taher, Verry Iskandar berpandangan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 5/1999 diberlakukan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan ke bawah.
“Seringkali sales marketing di suatu usaha untuk mengejar target berpedoman pada slogan 3H, halal, haram, hantam,” sindirnya.
Partner Soemadipradja & Taher, Verry Iskandar saat memaparkan pentingnya mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Foto: HFW
Bagi Verry slogan tersebut berbahaya. Menurutnya peran legal pada sebuah perusahaan terdampak negatif dari strategi persaingan usaha yang tidak direncanakan dengan matang menjadikan advokat sebagai pemadam kebakaran. Karenanya Verry menyarankan agar memahami peraturan persaingan usaha. Terkadang perusahaan lupa akan kewajibannya dalam melaporkan pembaharuan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga bisa mendapatkan sanksi.
“Perlu diingat, KPPU mengharuskan Perusahaan untuk wajib lapor sejak pembaharuan dilakukan bukan setelah pembaharuan,” tegasnya.
Ia mengimbau perusahaan yang terlambat wajib lapor dan mendapatkan surat pemberitahuan KPPU agar segera melakukan notifikasi. Langkah itu dilakukan untuk menghentikan jumlah denda yang meningkat setiap harinya. Selain itu perusahaan perlu kooperatif mengurutkan dokumen dan data. Serta menyampaikan ke KPPU perihal tidak adanya niat melakukan keterlambatan.
“Keterlambatan per-hari itu Rp1 miliar. Bahaya gitu kan. Maka, perusahaan harus selalu kooperatif,” tutup Very.
