Kejagung-Dewan Pers Segera Tanda Tangani MoU
Berita

Kejagung-Dewan Pers Segera Tanda Tangani MoU

MA dan Dewan Pers juga berencana membuat pedoman pemberitaan hukum.

NOV
Bacaan 2 Menit

Dewan Pers sebelumnya telah mendatangani MoU dengan Mabes Polri. Setidaknya ada empat poin penting yang tertuang dalam MoU. Antara lain, kesepakatan mengenai koordinasi antara Dewan Pers dan Kepolisian manakala ada masalah hukum pidana yang melibatkan pers, misalnya dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Apabila diketahui bahwa dugaan tindak pidana itu terjadi akibat perselisihan antara masyarakat dengan wartawan atau media, Polri akan mengarahkan para pihak untuk menempuh mekanisme yang diatur dalam UU Pers, seperti menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, maupun proses perdata.

Dewan Pers akan memberikan bantuan keterangan ahli ataupun menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya. Namun, jika upaya tersebut tidak membuahkan solusi dan pengadu tetap ingin menempuh proses pidana, pengadu diminta mengisi formulir pernyataan yang berisi permintaan agar perselisihan diproses secara hukum pidana.

Pedoman pemberitaan hukum
Sebelum bertemu Jaksa Agung, Dewan Pers sempat bertemu Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Wina mengungkapkan, MA menyambut baik koordinasi tersebut karena para hakim agung merasa pengadilan dan pers memiliki persamaan. Sebagai bagian dari demokrasi, keduanya tidak boleh saling mengintervensi.

MA dan Dewan Pers juga menyepakati rencana pembuatan pedoman pemberitaan hukum. Wina berpendapat, pedoman dibutuhkan karena sering terjadi kesalahpahaman pers dalam menuliskan istilah-istilah hukum. Misalnya tidak bisa membedakan antara “ditolak” dengan “tidak dapat diterima” atau putusan “lepas” dengan “bebas”.

“Lepas dari segala tuntutan hukum kan berbeda dengan dibebaskan. Kalau dilepaskan, perbuatannya terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dibebaskan, perbuatannya tidak terbukti. Untuk hal-hal teknis seperti ini seringkali pers masih suka keliru,” jelasnya.

Selain itu, ada kesepakatan lain mengenai penyebutan orang yang dibebaskan di tingkat peninjauan kembali (PK). Walau pada tingkatan sebelumnya orang itu sudah dihukum dengan putusan inkracht dan menjadi narapidana (napi), pers tidak boleh menyebutnya sebagai mantan napi ketika ada putusan PK yang membebaskannya.

“Kami bersepakat kalau memang pengadilan yang lebih tinggi atau paling tinggi membebaskannya, maka dia tidak boleh dikategorikan sebagai mantan narapidana. Sekalipun orang itu pernah dihukum (berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap), entah di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau kasasi,” tandas Wina.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info