Pemerintah mendorong percepatan realisasi investasi nasional melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur penyesuaian sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). Regulasi ini diproyeksikan menjadi instrumen penting dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyebut investasi memiliki kontribusi hampir 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memang memiliki target pertumbuhan yang ditetapkan sebanyak 8 persen.
“Dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,7 juta orang. Karena itu, konsolidasi melalui OSS ini menjadi sangat krusial,” ujarnya dalam Sosialisasi Penyesuaian PP 28/2025 pada Sistem OSS, Kamis (26/2/2026).
Baca juga:
- Pemerintah Permudah Penerbitan KKPR Darat bagi Usaha Mikro
- Reformasi Perizinan Berusaha, PP 28/2025 Integrasikan OSS dan Penyesuaian KBLI 2025
Ia menjelaskan, OSS mengintegrasikan sekitar 30 kementerian/lembaga dalam satu platform pelayanan perizinan. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau realisasi investasi di setiap sektor secara terukur dan transparan. Ia menyorot peran hilirisasi dalam struktur investasi nasional. Kontribusi investasi sektor hilirisasi menunjukkan angka signifikan dengan konsolidasi mencapai Rp500 triliun.
“Target konsolidasi investasi mencapai Rp13 ribu triliun dan harus terus bertumbuh. Tetapi bukan hanya angka, value dari pertumbuhan investasi itu sendiri yang harus kita kelola,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Todotua mengatakan perlu upaya dan kerja sama agar konsolidasi dapat kuat dan terus bertumbuh besar. Namun memang ada hambatan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan investasi di Indonesia adalah pelayanan perizinan. Contoh, salah satu parameter keberhasilan negara di Asia Tenggara yang menjadi role model adalah Vietnam.
