Hari terus berjalan menyambut kehadiran dan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang efektif diterapkan pada 2 Januari 2026. Namun masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Tantangan utama demokrasi presidensial terkini yang masif terjadi di berbagai belahan dunia ialah kembali menguatnya sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden. Dalam beberapa literatur politik dan hukum menyebut gejala itu sebagai otokrasi, dimana Presiden memperluas jangkauan kekuasaanya dengan cara mengambil alih, mempengaruhi bahkan menganulir produk dari kekuasaan lain.
Tren otokrasi di Indonesia juga terjadi begitu masif yang bekerja melalui produk legislasi undang-undang mendukung perluasan jangkauan kekuasaan Presiden, salah satunya dalam penghapusan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang efektif diterapkan Januari 2026. Penjatuhan pidana mati mendapat instrumen pendukung dari kekuasaan Presiden untuk menilai perilaku terpidana. Jika ternyata memenuhi kualifikasi ‘sikap dan perbuatan terpuji’, maka Presiden dapat menganulir pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung (Vide Pasal 100 KUHP Baru).
Baca Juga:
Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?
Urgensi Reformulasi Kebijakan Pemidanaan dalam UU Narkotika
Dalam sistem presidensial, Presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang memiliki hak yudisial—yang merupakan bagian dari hak prerogratif Presiden—untuk mengintervensi terhadap jalannya proses atau putusan pidana yang dilakukan Mahkamah Agung yang tertulis dalam Pasal 14 UUD NRI 1945. Kekuasaan ini lazim dalam sistem presidensial, Alexandor Hamilton dalam dokumen Federalist Paper Amerika Serikat, menjelaskan kekuasaan tersebut berfungsi untuk mengoreksi kinerja dan putusan pengadilan yang diproduksi Mahkamah Agung dalam situasi tertentu. Persoalannya di Indonesia, kekuasaan Presiden untuk menurunkan vonis pidana mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 KUHP baru, khususnya dalam ayat (4), masuk dalam kualifikasi hak yudisial Presiden yang mana: apakah grasi, amnesti, rehabilitasi atau abolisi?
Kekuasaan Baru oleh Undang-Undang
Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 dituliskan secara limitatif, yang artinya, Presiden tidak boleh melakukan di luar dari apa yang tertulis dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks hak yudisial Presiden, maka ketentuan itu secara limitatif tertulis dalam Pasal 14 UUD NRI 1945 yakni grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Hal yang benar-benar perlu digarisbawahi, Pasal 14 tidak memberikan ruang perluasan dari konstitusi kepada undang-undang karena pasal ini tidak memberi ruang delegasi kepada undang-undang. Untuk grasi dan rehabilitasi, Presiden harus mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung. Adapun Amnesti dan Abolisi, Presiden harus mempertimbangan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Melihat konstruksi dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru dari kacamata kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945, Penulis berpendapat penurunan vonis pidana mati menjadi seumur hidup merupakan ‘kekuasaan baru’ Presiden di luar konstruksi kekuasaan Presiden dalam Pasal 14 UUD NRI 1945. Kualifikasi kekuasaan Presiden untuk menurunkan pidana mati menjadi seumur hidup paling dekat dengan konsep grasi dan amnesti. Secara konsep, grasi merupakan perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Akan tetapi, dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru tidak tegas-tegas mengatakan itu sebagai grasi dan materi grasi memiliki ketentuan tersendiri di sebelum dan sesudah lahirnya Pasal 100 KUHP Baru. Selain itu, grasi memiliki ketentuan sendiri (dalam undang-undang) di luar dari KUHP Baru yang secara prosedur harus diajukan inisiatif oleh terpidana, bukan berdasarkan penilaian subjektif terhadap terpidana.
Kualifikasi kekuasaan Presiden dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru juga cukup dekat dengan konsep amnesti. Secara konsep, amnesti merupakan penghapusan atau pengampunan yang diberikan kepala negara terhadap terpidana. Akan tetapi, dari segi bobot, Presiden tidak sedang mengampuni terpidana atau menghapus pidana, melainkan mengurangi bobot pidana dari pidana mati ke penjara seumur hidup. Adapun prosedur pemberian amnesti harus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan dari Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru. Dengan demikian, konstruksi Pasal 100 ayat (4) tidak bisa disebut sebagai amnesti. Pengurangan vonis pidana dalam sistem hukum Indonesia juga dapat dilakukan melalui remisi, namun merujuk Undang-Undang Permasyarakatan, maka remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana seumur hidup dan/atau terpidana mati. Dengan demikian, maka kekuasaan Presiden dalam menurunkan dari vonis pidana mati menjadi seumur hidup merupakan kekuasaan baru yang diberikan KUHP Baru. Tidak ada satupun justifikasi konstitusional dari UUD NRI 1945 untuk Presiden menurunkan vonis pidana mati menjadi seumur hidup.
