“Ya artinya fiskal ini bisa efektif untuk menjadi pemompa darah atau pendorong berbagai macam kegiatan ekonomi agar mampu terealisasi baik melalui APBN maupun APBD,” katanya.
APBN diharapkan dapat mendorong perekonomian di sektor produktif sebab selama ini Indonesia dinilai terlalu didominasi oleh kegiatan konsumtif sehingga pemenuhannya melalui impor yang akan menciptakan defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
“Konsumsi itu yang menggerakkan ekonomi tetapi kalau konsumsi tidak mempunyai imbal balik dengan kegiatan produktif berpotensi akan terjebak pada middle trap income,” katanya.
(Baca: Meneropong Kebijakan Sektor Pajak di Kabinet Kerja Jilid II)
Oleh sebab itu, Enny mengatakan bahwa Sri Mulyani harus mampu mengoptimalkan dan mengevaluasi berbagai kebijakan terkait belanja mulai dari postur dan distribusinya sehingga bisa lebih efektif dari sebelumnya.
“Selama ini mulai dari postur dan distribusinya itu harus benar benar dipetakan keefektifitasannya. Mengapa tidak pernah ada efektifitas yaitu besaran yang terus meningkat tapi hasil tidak,” ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya tetap diminta untuk menjadi Menteri Keuangan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2024.
"Presiden Jokowi meminta saya, menugaskan saya untuk tetap menjadi menteri keuangan," kata Sri Mulyani seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10) lalu.