Kemenakertrans Dituntut Optimalkan Serap Anggaran
Berita

Kemenakertrans Dituntut Optimalkan Serap Anggaran

Menteri minta biaya perjalanan dan honor konsinyering dikurangi.

ADY
Bacaan 2 Menit
Kemenakertrans. Foto: SGP
Kemenakertrans. Foto: SGP
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mendesak agar Kemenakertrans menggunakan anggaran secara optimal. Ia menilai selama ini serapan anggaran di Kementerian ini belum optimal, masih bisa ditingkatkan. Pada 2013 pagu akhir alokasi anggaran Kemenakertrans berjumlah Rp5.038.401.010.000, tapi yang terealisasi hanya Rp4.585.083.192.000, (91%). Padahal, pada 2012 Kemenakertrans mampu merealisasikan anggaran 92,29 persen.

“Jajaran Kemenakertrans harus bekerja keras agar mampu memanfaatkan secara maksimal anggaran yang sudah ada sehingga mencapai tujuan yang sudah direncanakan,” kata Timboel kepada hukumonline di Jakarta, Jumat (10/10).

Timboel melihat penggunaan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) dan Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) tergolong rendah di Kemenakertrans. Realisasi anggaran Binalattas hanya 88,24 persen sedangkan PHI dan Jamsos 74,23 persen. Padahal, kedua Ditjen itu sangat strategis untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kualitas SDM pekerja.

Untuk tahun 2015, Timboel mencatat Ditjen Binalattas bakal mendapat pagu anggaran sebesar Rp1.364.630.854.000. Anggaran itu harus mampu meningkatkan program pelatihan dan produktivitas bagi tenaga kerja. Antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Peran BLK itu juga penting untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Ditjen PHI dan Jamsos akan mendapat pagu anggaran Rp366.167.500.000 pada 2015. Anggaran itu perlu difokuskan untuk program-program yang berdampak riil bagi penciptaan hubungan industrial dan jaminan sosial yang lebih baik.

Misalnya, Timboel melanjutkan, memberikan dana bantuan bagi serikat pekerja yang mengadvokasi anggotanya yang tersangkut masalah hubungan industrial. Meliputi tingkat mediasi sampai pengadilan hubungan industrial (PHI). Menurutnya, program itu sejalan dengan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Selama ini serikat pekerja ataupun pekerja mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan ketika beracara di tingkat mediasi ataupun di PHI. Program dana bantuan itu mendukung terciptanya hubungan industrial yang berkeadilan,” ujar Timboel.

Sebelumnya, Plt Menakertrans, Armida S. Alisjahbana, menginstruksikan kepada jajaran Kemenakertrans untuk melakukan pengetatan dan penghematan anggaran. Pengetatan dapat dilakukan dengan memangkas perjalanan dinas, seminar dan honor konsinyering. Tapi, penghematan itu jangan sampai mengganggu target capaian kerja yang telah ditetapkan.

“Bukan kegiatannya yang dihilangkan tapi pelaksanaannya lebih efisien. Misalnya, perjalanan dinas itu dianggarkan untuk 10 orang apakah bisa cukup 5 atau 6 orang saja, “kata Armida usai menggelar rapat pimpinan dengan pejabat Eselon 1 dan 2  Kemenakertras di Jakarta, Rabu (8/10).

Penghematan itu menurut Armida sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Menteri Keuangan. Guna mengejar target penghematan belanja pemerintah dalam APBN 2014. Walau APBNP sudah ada penghematan Rp 43 triliun, tapi Armida mengatakan pengetatan anggaran harus dilakukan disemua Kementerian dan Lembaga pemerintahan sebagai upaya penyehatan fiskal.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info