Kemendag Siapkan Rp10,9 M untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah rupanya serius ingin meningkatkan program pemberdayaan perlindungan konsumen. Tak segan-segan, Kementerian Perdagangan siap menggelontorkan dana Rp10,9 miliar di tahun ini, yang sebagiannya akan diganakan untuk membentuk  sembilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di berbagai daerah.

Selain membentuk BPSK, anggaran itu diperuntukkan sebagai pelatihan perlindungan konsumen, layanan klinik konsumen, sosialisasi perlindungan konsumen melalui berbagai media, dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen nasional.  “Semua usulan itu sudah kita ajukan ke Presiden,” kata Kepala Seksi (Kasie) Kelembagaan BPSK Kementerian Perdagangan, Raden Wisnu.

Sejatinya, sebanyak 10 BPSK sudah terbentuk sejak dikeluarkannya Keppres No. 90 Tahun 2001. Jumlah itu bertambah menjadi 45, setelah Keppres No. 23 Tahun 2006 terbit. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan pembentukan 9 BPSK di Kota/Kabupaten, antara lain Singkawang, Pontianak, Serang, Batubara, Karawang, dan Padang Pariaman.

BPSK merupakan sebuah badan yang disediakan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Badan ini dibentuk berdasarkan amanat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 49 ayat 1. Posisi lembaga ini murni independen. Konsumen yang mengadu ke BPSK haruslah konsumen akhir, bukan perantara atau pelaku usaha.

Dalam penyelesaian sengketa, badan ini memiliki tiga cara, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. “Sejauh ini, aduan konsumen terbanyak berasal dari Kota Bandung, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Sukabumi,” ujar Wisnu.

Berikut rekapitulasi penyelesaian sengketa konsumen di BPSK