Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran
Terbaru

Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran

Pertimbangan pencabutan merujuk pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan mewajibkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabut dokumen tersebut.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Gibran Rakabuming Raka saat tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11), untuk menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Foto: RES
Gibran Rakabuming Raka saat tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11), untuk menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Foto: RES

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kasasi Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan tersebut.

Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin.

“Menyatakan menarik surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes),” demikian diktum keputusan tersebut, dikutip Kamis (12/11).

Baca Juga:

Pertimbangan pencabutan merujuk pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan mewajibkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabut dokumen tersebut.

Keputusan pencabutan juga merujuk pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Menanggapi pencabutan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Kemendikdasmen merupakan konsekuensi hukum dari putusan MA.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info