Kemenkeu Pelajari Putusan MK Soal Piutang BUMN
Berita

Kemenkeu Pelajari Putusan MK Soal Piutang BUMN

Kementerian BUMN menyambut baik putusan MK tersebut.

ANT
Bacaan 2 Menit


Untuk sementara, sambung Hadiyanto, pemerintah menerima penghapusan piutang tersebut serta mempelajari dampaknya kepada pengurusan piutang negara di masa mendatang.


"Prinsip kita menghormati keputusan seperti keputusan pengadilan lainnya. Itu sudah keputusan hukum, harus dilaksanakan," ujarnya.


Sementara itu, Kementerian BUMN menyambut gembira putusan MK tentang piutang BUMN bukan piutang negara, termasuk penyelesaian piutang macet yang merupakan kewenangan korporasi.


"Alhamdulillah, purifikasi BUMN sebagai korporasi semakin kuat," tutur Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Hambra Samal.

Ia mengungkapkan, pertimbangan MK karena BUMN merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan negara, sehingga pengurusan kekayaan, usaha, dan piutangnya dilakukan oleh manajemen sesuai dengan UUPT.


"Ini modal besar bagi 'judicial review' UUKN Pasal 2 huruf G dan I," terangnya.


Seperti diketahui, putusan MK No. 77 tanggal 21 September 2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Mahfud MD membatalkan frasa 'badan-badan negara' pada UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN).


Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa jenis piutang negara sebagaimana UU PUPN ada dua jenis, yakni piutang negara dan piutang badan-badan yang dikuasai oleh negara. Dalam pengertian ini, piutang-piutang bank BUMN yang ada dan jumlahnya telah pasti dilimpahkan penyelesaiannya kepada PUPN, yang tidak memiliki kebebasan melakukan restrukturisasi utang termasuk pemberian "hair cut".


Di sisi lain, kenyataannya debitur pada bank non-BUMN mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang, termasuk pemberian hair cut kepada debiturnya oleh manajemen bank yang bersangkutan.


Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU No, 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.


Pasal 1 angka 6 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Oleh karena itu, piutang BUMN bukanlah piutang negara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info