Ketiga adalah tata Kelola yang intinya mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi seluruh pengendali data pribadi (dalam sektor pemerintah dan swasta). Keempat, ekonomi dan bisnis sehingga UU PDP tidak dianggap sebagai beban, melainkan kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen, meningkatkan nilai serta daya saing.
Kelima adalah teknologi, sehingga penggunaan perspektif pelindungan data pribadi dalam pengembangan teknologi, mendorong inovasi yang beretika, bertanggungjawab, dan menghormati HAM. Keenam budaya, sehingga terdapat penyesuaian kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadi dan menghormati hak orang lain.
Ketujuh adalah sumber Daya manusia dengan mendorong pengembangan ekosistem melalui talenta baru sumber daya manusia dalam bidang pelindungan data pribadi. Kedelapan hubungan internasional untuk memperkuat kepercayaan dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global.
“Sesungguhnya UU PDP ini tidak hanya soal keamanan, tetapi juga di dalamnya terdapat pemenuhan hak-hak pelindung data itu sendiri,” ujarnya.
UU PDP ini, tentu memiliki segelintir tantangan yang tidak bisa dihindari. Mulai dari penyiapan peraturan pelaksana yang komprehensif, detail dan harmonis, penerapan pada sektor publik, sektor UMKM, kewajiban penyesuaian dan pemerataan kesadaran masyarakat.
Namun terlepas dari tantangannya, UU PDP ini diharapkan menjadi pengaturan bagi hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual masyarakat Indonesia. UU PDP juga sekaligus menjadi langkah awal dari pekerjaan rumah panjang untuk menghadirkan pelindungan data pribadi di Indonesia.