Lalu, Menkumham langsung memerintahkan agar Direktur Perdata melaporkan uang yang diterima tersebut kepada KPK. Ini sebagai bentuk dari tindak lanjut kerjasama gratifikasi yang sudah ditandatangani antara Kemekumham dan KPK.
“Selanjutnya, saat ini Menkumham sedang mempertimbangkan permohonan pengunduran diri Saudara Lilik dari Jabatannya sebagai Direktur Perdata, Direktorat Jenderal AHU,” tukasnya.
Amir memastikan langkah-langkah penertiban di semua lingkungan kerja akan, telah, dan terus dilakukan, sambil tetap memastikan pelayanan publik di Direktorat Perdata, Ditjen AHU tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lebih profesional serta lebih bersih.
Berdasarkan catatan hukumonline, isu adanya permainan dalam penempatan notaris bukan hal yang baru. Pada 2006, ketika Kemenkumham –kala itu bernama Dephukham- dipimpin oleh Andi Mattalatta. Ia pernah mewanti-wanti kepada pejabat Dephukham agar tidak bermain mata dengan notaris nakal yang minta ditempatkan di daerah basah.
Andi menjelaskan informasi rasio jumlah penduduk dan jumlah notaris harus terbuka untuk umum. Dengan begitu, akan nampak daerah yang terbuka untuk formasi notaris dan yang tidak terbuka. “Bagi notaris yang mau coba-coba, walau dia tahu suatu daerah tertutup, biarkan saja, dia (notaris,-red) termasuk notaris yang tolol,” imbuhnya, kala itu.
Dephukham sendiri pernah menyusun peraturan Menteri (Permen) tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris agar proses bisa berjalan transparan.
