Kemenkumham Usut Suap Penempatan Notaris
Berita

Kemenkumham Usut Suap Penempatan Notaris

Ada uang sebesar Rp 95 juta.

Hukumonline News
Hukumonline News
ALI
Bacaan 2 Menit
Kemenkumham Usut Suap Penempatan Notaris
Hukumonline

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan jajarannya telah menemukan indikasi adanya keadaaan di luar prosedur dalam proses penerbitan Surat Keputusan pengangkatan notaris di beberapa wilayah.

“Dimulai pada Jumat (4/10), pemeriksaan dipimpin oleh Inspektur Wilayah dan beberapa auditor. Pemeriksaan dilakukan terhadap informan dan terperiksa, baik dari pihak internal maupun eksternal Kemenkumham,” sebut Amir dalam siaran persnya, Rabu (9/10).

Pihak yang menjadi terperiksa karena menerima uang yang diduga untuk penempatan notaris adalah Direktur Perdata pada Ditjen AHU Kemenkumham, Lilik Sri Haryanto.

Kasus ini berawal dari adanya laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Wamenkumham terkait pengangkatan notaris di beberapa wilayah yang dilakukan oleh Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkumham.

Berbekal laporan tersebut dan sejalan dengan kebijakan pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, maka selanjutnya Inspektur Jenderal menerbitkan surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan yang dimulai sejak Jumat (4/10).

Dari hasil pemeriksaan itu ditemukan fakta bahwa Staf Direktorat Perdata menerima amplop coklat dari seseorang untuk diserahkan kepada Direktur Perdata. Amplop coklat tersebut kemudian diserahkan oleh pejabat tersebut melalui jenjang hierarki hingga akhirnya sampai ke Direktur Perdata.

Pada saat pemeriksaan, Tim Pemeriksa menanyakan mengenai adanya laporan penyerahan uang kepada Direktur Perdata. Direktur Perdata mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima amplop coklat yang berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Pemeriksa bersama yang bersangkutan mengambil amplop coklat tersebut dari apartment tempat kediaman yang bersangkutan pada Sabtu dinihari (5/10). Setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlah uang didalam amplop coklat tersebut adalah Rp95 juta.

Lalu, Menkumham langsung memerintahkan agar Direktur Perdata melaporkan uang yang diterima tersebut kepada KPK. Ini sebagai bentuk dari tindak lanjut kerjasama gratifikasi yang sudah ditandatangani antara Kemekumham dan KPK.

“Selanjutnya, saat ini Menkumham sedang mempertimbangkan permohonan pengunduran diri Saudara Lilik dari Jabatannya sebagai Direktur Perdata, Direktorat Jenderal AHU,” tukasnya.

Amir memastikan langkah-langkah penertiban di semua lingkungan kerja akan, telah, dan terus dilakukan, sambil tetap memastikan pelayanan publik di Direktorat Perdata, Ditjen AHU tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lebih profesional serta lebih bersih.

Berdasarkan catatan hukumonline, isu adanya permainan dalam penempatan notaris bukan hal yang baru. Pada 2006, ketika Kemenkumham –kala itu bernama Dephukham- dipimpin oleh Andi Mattalatta. Ia pernah mewanti-wanti kepada pejabat Dephukham agar tidak bermain mata dengan notaris nakal yang minta ditempatkan di daerah basah.

Andi menjelaskan informasi rasio jumlah penduduk dan jumlah notaris harus terbuka untuk umum. Dengan begitu, akan nampak daerah yang terbuka untuk formasi notaris dan yang tidak terbuka. “Bagi notaris yang mau coba-coba, walau dia tahu suatu daerah tertutup, biarkan saja, dia (notaris,-red) termasuk notaris yang tolol,” imbuhnya, kala itu. 

Dephukham sendiri pernah menyusun peraturan Menteri (Permen) tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris agar proses bisa berjalan transparan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info