Kementerian Hukum (Kemenkum) melansir capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang triwulan I 2025. Ada berbagai capaian yang dihasilkan Kemenkum selama periode Januari sampai Maret 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan ada 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi prioritas nasional.
Delapan RUU prioritas itu terdiri dari RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Perubahan Atas UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, dan RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah (Perda).
“Segera mungkin RUU Narkotika dan Psikotropika kita ajukan (ke DPR,-red) setelah rapat kementerian diajukan dan tercapai kesepakatan di semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan untuk memaksimalkan upaya pemberantasan kejahatan bidang narkotika,” kata Supratman dalam konferensi pers bertema “Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual,” Selasa (15/04/2025).
Baca juga:
- LSI Sebut 70,3 Persen Publik Tak Tahu DPR Bahas Revisi KUHAP
- Benahi Sektor Pidana, DPR Diminta Segera Bahas 6 RUU Ini
Tercatat sampai Maret 2025 terdapat 7 RUU dan 8 RPP, 5 Rancangan Peraturan Presiden (R-perpres), dan 23 Rancangan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) yang masih dalam tahap penyusunan. Selain itu 3 RPP yang diprioritaskan terkait pelaksanaan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, RPP tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati, serta RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan.
Supratman menjelaskan terkait RUU Perampasan Aset sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2024-2029. Ini akan menjadi atensi pemerintah termasuk Presiden, prosesnya masih dibahas antar kementerian dan lembaga. Setelah selesai nanti pasti akan bergulir pembahasannya. Pemerintah sudah pernah menyodorkan RUU Perampasan Aset ke DPR, tapi ini perlu komunikasi politik yang serius terutama antar partai politik.
“Sekarang paling penting bagi pemerintah sebelum mengajukan (RUU Perampasan Aset,-red) ke parlemen ini ada kesepakatan awal dulu, standing pemerintah sudah jelas, belum berubah. Tapi karena pembentuk UU adalah DPR maka kami wajib melakukan komunikasi dengan parlemen,” urai Supratman.
