“Mendengarkan suara publik,” tegasnya.
Penyesuaian besaran NJOP membuat PBB-P2 naik. Tito mencatat kenaikan di setiap daerah beragam ada 5 persen, 10, dan 20 persen. Bahkan ada daerah yang menaikan sampai 100 persen seperti Pati dan Jepara, dan sekarang rencana kenaikan itu sudah dibatalkan. Setidaknya ada 5 daerah yang menaikan NJOP dan PBB-P2 di tahun 2025 dan 15 daerah pada periode 2022-2024.
Mantan Kapolri itu mengatakan pihaknya sudah menerbitkan edaran dan melakukan rapat daring kepada seluruh kepala daerah untuk mempertimbangkan faktor sosial, dan ekonomi masyarakat sebelum menerbitkan kebijakan. Jika regulasi itu bisa memberatkan rakyat, lebih baik ditunda atau dibatalkan. Seluruh daerah kabupaten/kota yang mengusulkan kenaikan PBB dan NJOP harus memberitahukan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
“Sehingga bisa di-review dan memberi masukan, bisa melihat dampaknya apakah memberatkan masyarakat atau tidak,” urai Tito.
Pada kesempatan yang sama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mencatat investasi yang masuk ke Indonesia pada semester I tahun 2025 mencapai Rp942,9 triliun. Ditargetkan sampai akhir tahun investasi yang masuk mendekati Rp2 ribu triliun.
Rosan menjelaskan salah satu upaya membenahi iklim investasi melalui regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan beleid ini mencakup 3 hal. Pertama, kepastian perizinan berusaha yaki penetapan service level agreement (SLA) untuk perizinan dasar, perizinan berusaha (PB) dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU).
Kedua, simplifikasi proses yakni penyederhanaan alur perizinan berusaha dan PBUMKU. Ketiga, restrukturisasi regulasi yakni penerapan fiktif positif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.
Lebih lanjut Rosan menjelaskan perizinan yang masuk melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) melibatkan 18 Kementerian/Lembaga. Misalnya, setiap permohonan perizinan yang masuk BKPM dilimpahkan kepada Kementerian Lembaga terkait untuk mendapatkan rekomendasi dan perjanjian dalam Service Level Agreement (SLA). Kementerian/Lembaga menyepakati SLA 20 hari, tapi prakteknya bisa lebih dari sebulan.
Melalui PP 28/205 jika Kementerian/Lembaga tidak merespon permohonan perizinan sesuai SLA, BKPM secara otomatis mengambil alih dan menerbitkan perizinan tersebut. Menurut Rosan kebijakan ini direspon positif dunia usaha. Sejak Juni 2025 BKPM telah menerbitkan 61 perizinan yang menggunakan konsep fiktif positif sebagaimana PP 28/2025. Hal ini memberi kepastian atas janji pemerintah kepada investor.
“Diharapkan meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia. Ke depan diharapkan investasi berdampak positif meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,” timpal mantan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 itu.
















