Kepaniteraan MA Lebih Optimalkan Teknologi
Berita

Kepaniteraan MA Lebih Optimalkan Teknologi

Jika melihat blue print MA, saat ini MA terus melakukan reformasi peradilan yang paperless.

Oleh:
Aida Mardatillah
Bacaan 3 Menit
Ridwan Mansyur saat pelantikan sebagai Panitera MA di Gedung MA, Rabu (3/2) lalu. Foto: Humas MA
Ridwan Mansyur saat pelantikan sebagai Panitera MA di Gedung MA, Rabu (3/2) lalu. Foto: Humas MA

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Syarifuddin telah melantik Ridwan Mansyur sebagai Panitera MA, Rabu (3/2/2021) lalu. Ridwan Mansyur menjabat Panitera MA menggantikan Made Rawa Aryawan yang telah mencapai usia purnabakti terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021. Dalam sejarah Kepaniteraan MA, Ridwan Mansyur adalah pejabat Panitera ke-6 pasca struktur baru MA yang memisahkan Panitera dan Sekretaris yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005. Secara berturut-turut lima pejabat Panitera MA sebelumnya adalah Satri Rusyad, Sarehwiyono (Alm), Suhadi, Soeroso Ono (Alm), dan Made Rawa Aryawan.

Ridwan Mansur adalah sosok yang tidak asing bagi MA. Selama periode 2012—2017, ia menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI. Jabatan terakhir sebelum menduduki jabatan Panitera MA adalah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA untuk menduduki jabatan Panitera MA dipersyaratkan telah menduduki jabatan Panitera Muda Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Panitera MA Ridwan Mansyur mengatakan banyaknya perkara yang masuk ke MA sepanjang tahun 2020 dan pandemi Covid-19 membuat kepaniteraan MA harus berpikir keras untuk dapat menyelesaikan perkara tanpa harus bertemunya para pihak yang berkepentingan. “Yang dapat dilakukan Kepaniteraan MA untuk membantu menyelesaikan percepatan perkara, penggunaan teknologi harus lebih dioptimalkan,” kata Ridwan Mansyur dalam acara “MA RI Berbincang” yang mulai disiarkan di laman Youtube MA pada Senin (3/5/2021).

Ia menjelaskan MA saat ini sudah memiliki ruangan Command Center yang dapat melakukan komunikasi audiovisual jarak jauh. Sarana ini dapat dimanfaatkan untuk acara pembinaan seluruh atau sebagian pengadilan di Indonesia terkait manajemen penanganan perkara. “Sarana ini dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan manajemen perkara dalam pembinaan secara virtual yang cukup besar manfaatnya,” kata dia. (Baca Juga: Dua Hal Ini Harus Jadi Perhatian Panitera MA)

Dia melanjutkan di tengah masih adanya SDM peradilan yang tidak harus masuk kantor di masa pandemi ini, penggunaan aplikasi teknologi yang telah diluncurkan MA sangat efektif untuk penyelesaian perkara. “Kepaniteraan MA juga telah didukung dengan berbagai macam kebijakan seperti SK KMA, Perma, SEMA yang memuat pagar dan tupoksi kerja kepaniteraan MA. Salah satunya di tahun 2021 ini ada kebijakan kepaniteraan melaporkan setiap bulan perkara yang sudah selesai dan belum selesai kepada pimpinan MA,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan kepaniteraan itu fungsinya memberikan bantuan kepada hakim dalam proses penanganan perkara agar berjalan dengan baik. Karena itu, penggunaan teknologi harus diberdayakan untuk penyelesaian perkara yang selama 120 hari harus diputus. Apalagi untuk perkara pidana khusus dan umum yang jumlahnya lebih banyak daripada perkara lainnya.

Jika melihat blue print MA, saat ini MA terus melakukan reformasi peradilan yang paperless. Dalam hal ini perlu diutamakan membaca berkas perkaranya secara elektronik dan kemudian berkas aslinya nanti menyusul. “Saat ini para hakim agung sudah mulai membiasakan diri membaca dengan berkas secara elektronik ketika membaca berkas bersama, sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan perkara,” kata dia.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait