Kesepakatan Indonesia-AS Berisiko Tinggi, Potensi Timbulkan Beban Neraca Perdagangan
Utama

Kesepakatan Indonesia-AS Berisiko Tinggi, Potensi Timbulkan Beban Neraca Perdagangan

Penghapusan tarif hampir seluruh produk AS juga akan menghilangkan potensi penerimaan negara dari bea masuk. Ada potensi kehilangan pendapatan bea masuk dari produk AS sebesar Rp7,68 triliun per tahun.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara. Foto: Instagram Bhima
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara. Foto: Instagram Bhima

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade dinilai berisiko tinggi bagi kepentingan ekonomi nasional. Kondisi tersebut membuat sebagian kalangan mengkritik keputusan tersebut.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut perjanjian yang digadang-gadang akan memperkuat hubungan dagang kedua negara itu justru sarat dengan ketimpangan. Malahan berpotensi menimbulkan beban terhadap neraca perdagangan, anggaran negara, dan sektor strategis lainnya.

“Ini kesepakatan yang bukan win win solution ya, ini merugikan kepentingan Indonesia. Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas 0 persen sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia,” ujarnya kepada Hukumonline, Rabu (23/7/2025) kemarin.

Dalam kerangka perjanjian tersebut, Indonesia menyatakan bakal menghapus sekitar 99 persen hambatan tarif atas seluruh produk industri serta produk pangan dan pertanian yang diekspor oleh Amerika Serikat. Sebaliknya, AS hanya menurunkan tarif bea masuk untuk produk Indonesia hingga 19 persen sebagaimana tertuang dalam Executive Order 14257 tertanggal 2 April 2025.

Baca juga:

Bahkan AS tetap membuka ruang untuk mempertahankan tarif atas komoditas lain yang tersedia secara domestik. Celios menyoroti risiko perjanjian terhadap keberlanjutan kebijakan hilirisasi. Khususnya di sektor mineral kritis seperti tembaga. Bhima menyinggung pernyataan Donald Trump sebelumnya yang secara terbuka menuntut akses pasar tembaga dari Indonesia.

“Trump berulang kali bicara soal akses pasar tembaga. Ini jadi ancaman serius berhentinya hilirisasi tembaga karena AS minta akses pembelian konsentrat tembaga langsung. Freeport dikhawatirkan akan mendapat perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat,” tambahnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info