Ketentuan Cukai Ganda Rokok Diminta Dihapus
Berita

Ketentuan Cukai Ganda Rokok Diminta Dihapus

Karena membebani perokok.

ASH
Bacaan 2 Menit

Robikin menilai adanya pengenaan pajak rokok yang dikenakan atas pungutan cukai rokok yang dipungut pemerintah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak. “Pajak cukai rokok yang notabene pajak ganda, bentuk ketidaktelitian pembuat undang-undang,” kata Robikin.

Hal ini, lanjut Robikin, berpotensi mendorong lahirnya industri rokok gelap, sebagai bentuk untuk menghindari diri dari beban pembayaran atas cukai rokok dan pajak rokok.

Karena itu, mereka meminta MK membatalkan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 UU PDRD karena bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan, Ketua Majelis Muhammad Alim mengatakan tidak ada yang perlu diperbaiki dalam berkas permohonannya. Namun, ada beberapa kalimat atau kata dalam berkas permohonan yang harus diperbaiki agar lebih jelas. “Banyak kesalahan penulisan yang harus diperbaiki,” sarannya.

Majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan. “Ada waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara. Nanti, perbaikannya langsung diserahkan ke panitera dan selanjutnya akan ditentukan jadwal sidang berikutnya,” kata Alim. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info