Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada prinsipnya, penggunaan alat bukti saksi dan surat dalam hukum acara pidana tidak berbeda dengan hukum acara perdata baik dalam bentuk maupun kekuatannya.
Dalam memeriksa saksi, para Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum atau Terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu, saksi harus memberikan keterangan secara bebas di depan Hakim.
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang menjadi acuan dalam penjatuhan putusan, mengingat terjadinya suatu perkara pidana tidak luput dari keterangan saksi. Pembuktian dari suatu perkara pidana selalu menitikberatkan pada keterangan saksi.
Keterangan saksi dapat dikatakan sah apabila sudah mengucapkan sumpah, keterangan dari saksi harus diberikan di pengadilan dan keterangan saksi yang diperkuat oleh saksi lainnya.
