Wakil Ketua PTUN Serang, Banten, Nelvy Christin, mengatakan PTUN Serang mendapat predikat “Informatif” dalam hal keterbukaan informasi publik di tahun 2021. PTUN Serang juga melaksanakan kegiatan pemberian layanan informasi dan akses keadilan bagi kelompok rentan sesuai mandat sejumlah aturan, seperti UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Keputusan Ketua MA No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
“Kami juga membuat 13 Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang terkait keterbukaan informasi publik dan layanan bagi kelompok rentan,” ujar Nelvy.
Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, mencatat pada masa orde lama kekuasaan kehakiman dapat dipengaruhi eksekutif dimana Presiden bisa campur tangan soal pengadilan. Masa orde lama kekuasaan kehakiman berada di atas “dua kaki” dimana sebagian kewenangan ada di Kementerian Kehakiman dan teknis yudisial di MA.
Lalu, setelah proses reformasi peradilan mulai bergulir mendorong semua kewenangan itu dikelola “satu atap” melalui MA. “Tujuannya agar independensi, kemerdekaan, dan kemandirian terjamin,” kata Zainur.
Menurut Zainur, independensi peradilan sangat penting, salah satunya untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah yang sangat besar. Cetak Biru Pembaruan Peradilan MA membawa banyak inovasi bagi MA dan peradilan di bawahnya. Tapi persoalannya kenapa sampai sekarang tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan masih rendah?
“Jika tantangan peradilan pada masa orde lama dan orde baru adalah kekuasaan dan politik, tapi saat ini ancamannya adalah korupsi di pengadilan.”