Berbeda dengan surat dakwaan, keterlibatan mantan Mendagri Hari Sabarno disebut jelas dalam putusan Oentarto Sindung Mawardi, mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Depdagri, yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/1). Sebab, dalam pertimbangan unsur bersama-sama (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP), perbuatan terdakwa Oentarto yang menerbitkan radiogram bukan semata-mata tanggung jawabnya. Melainkan juga Hengky Samuel Daud dan Hari Sabarno.
Dalam pertimbangannya, hakim melihat proses penerbitan surat radiogram yang berisi arahan pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan merek dan tipe tertentu untuk seluruh kepala daerah, merupakan permintaan Hengky yang disetujui oleh Hari Sabarno lewat sekretaris pribadinya.
Meski demikian dalam diktum putusannya Oentarto tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan mobil kebakaran di seluruh Indonesia. Karenanya, ia diganjar penjara selama tiga tahun dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu ia dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp25 juta subsider satu bulan penjara.
“Menyatakan terdakwa Oentarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama,” kata ketua majelis hakim, Tjokorda Rae Suamba merapal amar putusan.
Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 8 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan penjara.
Dari fakta yang diuraikan majelis, terdakwa telah menandatangani radiogram No. 027/1496/Otda tertanggal 12 Desember 2002 atas permintaan Hengky Samuel Daud –Direktur PT Istana Sarana Raya- yang ditujukan kepala daerah se-Indonesia. Radiogram itu berisi pengadaan mobil damkar merek Tohatsu type V 80 ASM dengan kapasitas tengki 4000 liter dan daya dorong air 2050 liter per menit. Selanjutnya, Hengky menjadikan radiogram itu sebagai dasar penawaran mobil damkar di berbagai daerah dan menganggapnya sebagai perintah yang harus dilaksanakan.
Terdakwa pun menandatangani dua surat permohonan bea masuk PPN, PPn BM, dan PPh 22 untuk impor 8 unit mobil damkar jenis morita yang ditujukan kepada Menkeu. Surat permohonan itu pun juga atas permintaan Hengky selaku pemilik PT Satal Nusantara. Selain itu, terdakwa menandatangani surat permohonan yang ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai, dan surat kuasa untuk permohonan pengeluaran barang dengan jaminan pada Januari dan April 2004.
Alhasil, Depkeu telah mengeluarkan dua surat tertanggal 6 April 2004 dan 21 Juli 2004 tentang pembebasan bea masuk PPN, Ppn BM, dan Pph 22 terhadap 5 unit Morita untuk PT Satal Nusantara seharga Rp6,067 miliar. Sementara 3 unit Morita lagi seharga Rp4,880 miliar. Akibat ditandatanganinya surat kawat atau radiogram itu, telah menguntungkan Hengky sebesar Rp76,2 miliar atas hasil penjualan mobil damkar ke pemerintah daerah. Sebagai balas jasa, terdakwa menerima uang sebesar Rp200 juta dari Hengky.
Penandatanganan radiogram dan surat-surat pembebasan bea masuk oleh terdakwa selaku Dirjen Otda Depdagri, menurut hakim, menyalahi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Terlebih, impor 8 mobil jenis Morita tak membayar bea masuk yang seharusnya dibayar PT Satal Nusantara.
“Dari fakta itu, tindakan terdakwa yang telah mengeluarkan surat kawat atau radiogram dan surat permohonan bebas bea masuk yang telah dimanfaatkan saksi Hengky yang berakibat menguntungkan Hengky, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menyalahgunakan kedudukan/jabatan telah terpenuhi,” kata hakim.
Terkait kerugian negara, lanjut hakim, sesuai hasil perhitungan ahli BPKP, negara dirugikan totalnya sebesar Rp76,2 miliar. Kerugian itu disebabkan daerah-daerah yang mengadakan mobil damkar tak berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003. Untuk pengadaan mobil damkar jenis Tohatsu V 80 ASM negara mengalami kerugian sebesar Rp65,272 miliar. Sementara akibat pembebasan bea masuk impor mobil Morita negara dirugikan sebesar Rp6,067 dan Rp4,880 miliar. Karenanya, unsur kerugian negara telah terpenuhi.
Pada bagian pertimbangan uang pengganti, majelis menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti menerima pemberian uang sebesar Rp200 juta dari Hengky lantaran menandatangani radiogram dan surat permohonan bea masuk. Namun, sebesar Rp150 juta telah dikembalikan ke KPK dan uang sebesar Rp25 juta disumbangkan kepada rekan terdakwa untuk biaya perawatan rumah sakit. Maka, uang pengganti yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar Rp25 juta sesuai Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Segera dieksekusi
Menanggapi putusan itu, baik tim pengacara maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. Salah pengacara Oentarto, Firman Wijaya menanggapi putusan yang menyebutkan ada saksi lain yang terlibat (Hari Sabarno), pihaknya meminta agar salinan putusannya segera diberikan. Hal itu dimaksud agar perkara ini pun bisa segera dieksekusi dengan menindaklanjuti saksi lain yang terlibat.
Firman menegaskan, fakta persidangan termasuk majelis hakim sendiri telah menyimpulkan ada keterlibatan Hari Sabarno. “Makanya dalam persidangan tadi kita meminta agar putusan ini segera ‘dieksekusi’ oleh jaksa pada KPK, kemudian disampaikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti karena konteks keterlibatan itu bersama-sama Hengky dan Hari Sabarno, sehingga KPK ada 'utang' untuk menindaklanjuti kasus ini,” kata Firman kepada wartawan usai sidang. Firman yakin KPK berani menindaklanjuti keterlibatan Hari Sabarno.
Sementara ketua tim jaksa KPK Sarjono Turin mengatakan status Hari Sabarno yang disebut dalam putusan Oentarto akan menunggu putusan Hengky yang kasusnya tengah bergulir disidangkan. Menurutnya, untuk menetapkan Hari Sabarno sebagai tersangka dimungkinkan. “Kita tunggu saja perkembangan terhadap putusan Hengky yang kini akan memasuki acara tuntutan. Jadi kalau kita akan menetapkan calon tersangka berikutnya tergantung dari putusan Hengky,” kata Sarjono menegaskan.
















