Kita bisa melihat perbedaannya, ketentuan Pasal 96 ayat (4) yang baru mengubah mandat kemudahan akses masyarakat terhadap rancangan dan naskah akademik, dari sebuah keharusan menjadi diskresi pembentuk undang-undang yang disimbolisasikan dengan istilah kata “dapat”, dan menghapus kata “harus.” Implikasi hukumnya jelas, pembentuk undang-undang baik Pemerintah maupun DPR tidak wajib membuka askes publik terhadap RUU, misalnya, berikut naskah akademiknya.
Dengan demikian, pembentuk undang-undang dapat saja tidak menyebarluaskan rancangan dan naskah akademik suatu peraturan perundang-undang kepada publik. Hal ini bukan hanya terjadi dalam proses pembahasan RUU TNI dimana publik sangat sulit mendapat RUU resmi yang sedang dibahas, namun pada RUU lainnya yang dibahas pasca lahirnya UU No. 13/2022. Beberapa RUU yang juga sulit diakses publik sehingga menimbukan problem partisipasi antara lain RUU Kesehatan dan RUU Penyiaran. Penulis pribadi juga pernah mengalami kesulitan ini ketika mengikuti pembahasan RUU Keimigrasian sekira tahun 2023 untuk kepentingan penulisan disertasi.
Jika ditelisik lebih lanjut, pembatasan akses publik terhadap dokumen legislasi seperti RUU, memang bukan tidak disengaja. Ini ada kaitannya dengan tafsir baru “asas keterbukaan” dalam perubahan Penjelasan Pasal 5 huruf g dalam UU No. 13/2022 dimana asas tersebut dimaknai:
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).
Padahal dalam UU No. 12/2011 sebelumnya, asas keterbukaan diartikan lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat:
“bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."
Perubahan tersebut, walaupun bukan merupakan perubahan norma hukum, namun menceminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi “keterbukaan” atau transparansi proses legislasi hanya kepada kelompok masyarakat tertentu, termasuk dalam membuka akses rancangan peraturan perundang-undangan dan naskah akademik. Hal ini dapat terlihat dengan jelas jika kita mengunjungi laman DPR-RI terkait fungsi legislasi dimana tidak semua draf RUU dan naskah akademik tersedia di laman tersebut, walaupun suatu RUU sudah masuk pada tahap pembahasan. Tanpa kemudahan akses, atau dengan kata lain, keterbukaan yang luas terhadap dokumen-dokumen legislasi tersebut, mustahil rasanya masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, apalagi partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
