Pertanyaan besarnya, mengapa pembentuk undang-undang mendesain model partisipasi yang cenderung tertutup dalam proses legislasi sebagaimana tercermin dalam UU No. 13/2022? Bukankah membatasi partisipasi publik, apalagi dalam hal pembentukan kebijakan publik seperti undang-undang, sama saja mengarah pada corak pemerintahan otoritarian, dus, kontra demokrasi? Hal ini perlu menjadi refleksi serius bagi pembentuk undang-undang, terutama untuk menilai apakah model seperti ini masih sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang diperkuat melalui Perubahan UUD 1945 pasca Reformasi 1998.
*) Bilal Dewansyah, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara FH Unpad dan Kandidat Doktor pada Van Vollenhoven Institute for law, governance and society, Leiden University’s law school, the Netherlands
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
