Belum lama ini, penolakan publik terhadap RUU TNI yang telah disetujui bukan hanya soal substansinya memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil, tetapi juga karena prosesnya yang sangat tertutup. Kita masih ingat bagaimana publik dikejutkan bagaimana organisasi masyarakat sipil sektor keamanan menggeruduk Panitia Kerja RUU TNI DPR yang membahas RUU tersebut di sebuah hotel secara tertutup. Tulisan ini tidak bemaksud membahas problem transparansi pembahasan RUU TNI ansich, namun lebih jauh berusaha untuk mengungkap bahwa upaya untuk membatasi akses publik terhadap proses pembentukan undang-undang secara formal telah dimulai sejak disahkannya UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, UU No. 13/2022 lahir sebagai respon dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Undang-Undang tersebut menambahkan metode omnibus law sebagai salah satu cara penyusunan peraturan perundang-undang, yang kemudian menjadi dijadikan dasar bagi Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, UU No. 13/2022 juga mengubah ketentuan lain yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan penjelasan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas keterbukaan. Dua perubahan tersebut dalam pandangan penulis memulai pembatasan formal partisipasi masyarakat dalam proses legislasi yang mengarah pada desain yang lebih tertutup.
Ketentuan Partisipasi yang Lebih Jelas, Namun Sangat Membatasi
Pemerintah berargumen bahwa ketentuan partisipasi dalam pembentukan undang-undang menjadi lebih jelas dalam UU No. 13/2022 dengan mengubah Pasal 96 UU No. 12/2011. Dari segi rumusan memang Pasal 96 perubahan memang lebih rinci dibandingkan rumusan dalam UU No. 12/2011 yaitu dari empat ayat menjadi sembilan ayat. Namun, dari segi substansi, undang-undang baru tersebut, justru membatasi partisipasi dengan menambahkan frasa “…orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung..“ dalam Pasal 96 ayat (3). Artinya, ketentuan tersebut hendak menekankan bahwa tidak semua individu atau kelompok masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses legislasi.
Padahal sebagai proses publik, keterlibatan masyarakat siapapun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bersyarat. Artinya, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan, bahkan kritik dalam proses tersebut tanpa harus terdampak langsung atau kepentingan langsung atas materi legislasi yang akan dibentuk atas dasar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tentu saja, masyarakat yang terkena dampak langsung wajib dilibatkan, namun tidak berarti kelompok masyarakat di luar kategori tersebut menjadi terpinggirkan haknya untuk berpartisipasi.
Logika partisipasi di atas tampaknya didasarkan pada pemikiran bahwa peraturan perundang-undang pasti hanya mengikat kelompok masyarakat tertentu, sehingga hanya terdampak langsung atau memiliki kepentingan terhadap substansi, yang dapat terlibat dalam proses legislasi. Padahal, berdasarkan ajaran lingkungan berlakunya peraturan perundang-undangan, teori dasar dalam Ilmu Perundang-undangan yang diajarkan kepada mahasiwa S1 fakultas hukum, lingkungan berlakunya peraturan perundang-undangan tidak hanya berupa aturan terhadap kelompok masyarakat tertentu (lingkungan kuasa orang), namun juga dapat beragam.
Sebuah peraturan perundang-undangan dapat mengatur materi tertentu, tanpa subjek tertentu (lingkungan kuasa persoalan), juga pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada periode tertentu, penundaannya atau dalam rangka transisi ke peraturan yang baru (lingkungan kuasa waktu) dan tempat tertentu (lingkungan kuasa territorial). RUU TNI, misalnya, mencerminkan di satu sisi lingkungan kuasa orang, yang mengatur TNI sebagai institusi dan prajurit sebagai personil TNI. Namun, di sisi lain, RUU tersebut juga menceminkan lingkungan kuasa persoalan, dimana pengaturan militer merupakan urusan publik, sehingga bukan hanya personil TNI yang berhak berpartisipasi, namun masyarakat umum pun berhak berpartisipasi, terutama karena RUU ini memperluas peran TNI dalam urusan sipil. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan kuat yang membuat kran partisipasi masyarakat umum dalam pembahasan RUU tersebut seperti sengaja ditutupi.
Pembatasan Akses Publik terhadap Dokumen Legislasi dan Tafsir Baru “Asas Keterbukaan”
Ketentuan lain dalam UU No. 13/2022 yang membatasi partisipasi publik tercantum dalam perubahan Pasal 96 ayat (4) yang menyatakan: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.” Sebelumnya, Pasal 96 ayat (4) UU No. 12/2011, menyatakan “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.”
Kita bisa melihat perbedaannya, ketentuan Pasal 96 ayat (4) yang baru mengubah mandat kemudahan akses masyarakat terhadap rancangan dan naskah akademik, dari sebuah keharusan menjadi diskresi pembentuk undang-undang yang disimbolisasikan dengan istilah kata “dapat”, dan menghapus kata “harus.” Implikasi hukumnya jelas, pembentuk undang-undang baik Pemerintah maupun DPR tidak wajib membuka askes publik terhadap RUU, misalnya, berikut naskah akademiknya.
Dengan demikian, pembentuk undang-undang dapat saja tidak menyebarluaskan rancangan dan naskah akademik suatu peraturan perundang-undang kepada publik. Hal ini bukan hanya terjadi dalam proses pembahasan RUU TNI dimana publik sangat sulit mendapat RUU resmi yang sedang dibahas, namun pada RUU lainnya yang dibahas pasca lahirnya UU No. 13/2022. Beberapa RUU yang juga sulit diakses publik sehingga menimbukan problem partisipasi antara lain RUU Kesehatan dan RUU Penyiaran. Penulis pribadi juga pernah mengalami kesulitan ini ketika mengikuti pembahasan RUU Keimigrasian sekira tahun 2023 untuk kepentingan penulisan disertasi.
Jika ditelisik lebih lanjut, pembatasan akses publik terhadap dokumen legislasi seperti RUU, memang bukan tidak disengaja. Ini ada kaitannya dengan tafsir baru “asas keterbukaan” dalam perubahan Penjelasan Pasal 5 huruf g dalam UU No. 13/2022 dimana asas tersebut dimaknai:
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).
Padahal dalam UU No. 12/2011 sebelumnya, asas keterbukaan diartikan lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat:
“bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."
Perubahan tersebut, walaupun bukan merupakan perubahan norma hukum, namun menceminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi “keterbukaan” atau transparansi proses legislasi hanya kepada kelompok masyarakat tertentu, termasuk dalam membuka akses rancangan peraturan perundang-undangan dan naskah akademik. Hal ini dapat terlihat dengan jelas jika kita mengunjungi laman DPR-RI terkait fungsi legislasi dimana tidak semua draf RUU dan naskah akademik tersedia di laman tersebut, walaupun suatu RUU sudah masuk pada tahap pembahasan. Tanpa kemudahan akses, atau dengan kata lain, keterbukaan yang luas terhadap dokumen-dokumen legislasi tersebut, mustahil rasanya masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, apalagi partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan besarnya, mengapa pembentuk undang-undang mendesain model partisipasi yang cenderung tertutup dalam proses legislasi sebagaimana tercermin dalam UU No. 13/2022? Bukankah membatasi partisipasi publik, apalagi dalam hal pembentukan kebijakan publik seperti undang-undang, sama saja mengarah pada corak pemerintahan otoritarian, dus, kontra demokrasi? Hal ini perlu menjadi refleksi serius bagi pembentuk undang-undang, terutama untuk menilai apakah model seperti ini masih sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang diperkuat melalui Perubahan UUD 1945 pasca Reformasi 1998.
*) Bilal Dewansyah, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara FH Unpad dan Kandidat Doktor pada Van Vollenhoven Institute for law, governance and society, Leiden University’s law school, the Netherlands
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















