Dalam gugatannya, Salman meminta para tergugat mengganti kerugian materil yang dialaminya sebesar Rp35 juta. Sedangkan kerugian immateril sebesar Rp300 juta.
Selain meminta ganti rugi, Salman meminta haknya yang lain, yakni fotocopy rekam medis (medical record). Virza mencatat ada dua hal penting terkait kehadiran rekam medis itu. Pertama, isi rekam medis sangat penting bagi penggugat untuk mengetahui informasi penyakit yang dideritannya demi keberlangsungan proses perawatan atau pengobatan atas diri penggugat.
UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pasal 52 huruf a Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
Dan kedua, isi rekam medis juga diperlukan untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara maupun pembuktian dalam perkara. "Rekam medis ini sangat penting," jelas Virza ketika ditemui hukumonline di PN Jakarta Timur, Rabu (28/5). Untuk itu, Virza memohon Majelis Hakim agar bisa menghadirkan bukti tersebut, sebagai tindakan pendahuluan.
Namun, Majelis menolak permintaan tersebut. Apalagi, perkara ini baru sidang awal. "Permintaan itu sudah masuk substansi perkara," ujar Ketua Majelis Hakim Firdaus seraya mempersilahkan para pihak untuk melewati tahap mediasi terlebih dahulu.
Sementara itu, Kuasa Hukum RS Omni Medical Centre, Susi Tan, menolak berkomentar tentang kasus yang menimpa kliennya. Ia berdalih, perkara ini masih proses mediasi. "Ini kan belum masuk pokok perkara. Masih mediasi. Nantilah," elaknya ketika dicegat hukumonline.
Pernah Dilaporkan ke Polisi
Ternyata, gugatan ini bukan yang pertama. Tahun lalu, Salman pernah melaporkan dokter Johan ke Polres Jakarta Timur. "Kami laporkan karena ada unsur penipuan dan kelalaian," ujar Salman. Laporan itu sendiri kabarnya mandeg di Kepolisian. "Kasus itu katanya di SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan,-red)," ungkap Virza.
Meski mendapat kabar bahwa kasus tersebut telah di SP3, namun Salman sendiri mengaku belum menerima surat tersebut. Akibatnya, Salman kesulitan dalam mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi, Salman menduga ada "permainan" dalam penghentian kasus ini. "Makanya kami adukan penyidiknya ke Propam," tegas Salman.
Dihubungi secara terpisah, Dedy Kurniadi, Penasehat Hukum dokter Johan, menjelaskan penyidik Polres Jakarta Timur tidak menemui unsur pidana apapun dalam kasus itu. "Memang tak ada malpraktek berdasarkan penyidikan," ujarnya melalui telepon.
Ia menegaskan polisi tidak sembarangan dalam mengeluarkan SP3. Tetapi, setelah melewati pemeriksaan beberapa saksi dan ahli. Ahli yang dihadirkan berasal dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDK) Indonesia.
Diceritakan Dedy, kala itu MKDK berpendapat, jika seseorang diobati lalu ada efek pendarahan yang lebih dari yang diduga sebelumnya bukan berarti sebagai kelalaian. "Karena daya tahan tubuh masing-masing orang kan berbeda. Kesimpulannya tak ada yang memberatkan dokter Johan," jelasnya.
Yang jelas, Salman sudah telanjur tak percaya dengan penjaga kode etik korpsnya itu. Makanya, gugatan perbuatan melawan hukum merupakan langkah selanjutnya yang diambil oleh dokter senior ini.
Lazimnya yang menjadi korban malpraktek adalah pasien. Kali ini, justru seorang dokter senior yang menjadi korban malpraktek. Jangan kaget dulu. Dokter yang menjadi korban ini memang sedang pindah posisi sebagai pasien. Namanya, dokter Salman. Pria yang pernah berpraktek di Rumah Sakit (RS) Harapan Kita ini terpaksa menggugat rekan seprofesinya karena dianggap melakukan malpraktek.
Syahdan, Salman mengidap penyakit pembesaran prostat jinak dengan gejala sangat ringan. Pria berusia 74 tahun ini pun mendatangi RS Omni Medical Center untuk mengobati penyakitnya dengan metode Trans Urethal Needle Ablation (TUNA). Metode TUNA merupakan terapi yang diperkenalkan di Indonesia sejak 2004. Cara kerjanya adalah menusuk prostat dengan jarum yang diberi energi gelombang radio sehingga menghasilkan energi panas yang mengarah langsung ke prostat.
Tertarik dengan keampuhan metode TUNA melalui iklan di media massa, Salman berminat untuk menjajalnya. Singkat cerita, Salman mulai cari info soal metode TUNA itu di RS Omni Medical Center. Di tempat itu, ia ditangani oleh dokter Johan R. Wibowo. Belakangan, bukan kesembuhan yang ia terima, tapi malah kesakitan yang luar biasa. Salman mengaku mengalami pendarahan hebat, susah kencing, dan kencing berdarah.
Merasa dirugikan, Salman lantas menempuh jalur hukum. Melalui pengacaranya Virza Roy Hizzal, Salman mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Ia menggugat dokter Johan, PT Sarana Meditama Metropolitan (pemilik RS Omni Medical Center) dan Soekendro (Presdir RS Omni Medical Center). Para tergugat, kata Salman, telah lalai dan melakukan kesalahan dalam menjalankan metode TUNA.
