Meski mendapat kabar bahwa kasus tersebut telah di SP3, namun Salman sendiri mengaku belum menerima surat tersebut. Akibatnya, Salman kesulitan dalam mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi, Salman menduga ada "permainan" dalam penghentian kasus ini. "Makanya kami adukan penyidiknya ke Propam," tegas Salman.
Dihubungi secara terpisah, Dedy Kurniadi, Penasehat Hukum dokter Johan, menjelaskan penyidik Polres Jakarta Timur tidak menemui unsur pidana apapun dalam kasus itu. "Memang tak ada malpraktek berdasarkan penyidikan," ujarnya melalui telepon.
Ia menegaskan polisi tidak sembarangan dalam mengeluarkan SP3. Tetapi, setelah melewati pemeriksaan beberapa saksi dan ahli. Ahli yang dihadirkan berasal dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDK) Indonesia.
Diceritakan Dedy, kala itu MKDK berpendapat, jika seseorang diobati lalu ada efek pendarahan yang lebih dari yang diduga sebelumnya bukan berarti sebagai kelalaian. "Karena daya tahan tubuh masing-masing orang kan berbeda. Kesimpulannya tak ada yang memberatkan dokter Johan," jelasnya.
Yang jelas, Salman sudah telanjur tak percaya dengan penjaga kode etik korpsnya itu. Makanya, gugatan perbuatan melawan hukum merupakan langkah selanjutnya yang diambil oleh dokter senior ini.
