Informasi beredarnya draf UU Cipta Kerja yang sah masih menjadi perdebatan di ruang publik. Sebab, DPR dan pemerintah sebagai pihak yang membahas dan menyetujui UU ini dalam paripurna tak kunjung memberi draf resmi untuk bisa diakses publik. Kondisi ini menimbulkan kesimpangsiuran dan beragam macam tuduhan terhadap DPR dan pemerintah.
“Nampaknya kesimpangsiuran yang muncul belakangan bukan sesuatu yang kebetulan terjadi. Ada desain tertentu yang diinginkan oleh DPR dan pemerintah dengan mengacaukan informasi di ruang publik,” ujar peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020). (Baca Juga: Ramai-ramai Menuntut Transparansi Naskah UU Cipta Kerja)
Alasan DPR dan pemerintah masih memperbaiki draf UU Cipta Kerja setelah disetujui menjadi UU memang tak diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Alasan DPR memperbaiki seputar typo dan redaksional pada rumusan norma mengacu pada Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Meskipun diperbaiki, seharusnya diputuskan dan disetujui dengan perbaikan dalam rapat paripurna.
“Dalam situasi seperti itu, DPR dan pemerintah bisa leluasa melancarkan misi mereka, memastikan substansi UUU Cipta Kerja yang sesuai keinginan bisa mulus sampai tahap pengundangan dalam lembaran negara,” ujarnya.
Dia menduga ada proses pembiaran publik tanpa akses memiliki draf final dan resmi, sehingga pemerintah ataupun aparat penegak hukum dengan mudah menuduh kritikan dan penolakan hanya berdasarkan draf hoax. “Saya kira publik tak akan pernah bisa memastikan naskah final UU Cipta Kerja sampai benar-benar sudah diundangkan nanti,” ujarnya menduga.
Dia menilai mengisi waktu hingga pengundangan, ruang publik bakal dipenuhi berbagai draf UU Cipta Kerja dengan beragam versi. Seperti diketahui, terdapat empat versi draf UU Cipta Kerja dengan 1.028 halaman; 905 halaman; 1.035 halaman; dan terbaru 812 halaman. Setiap kemunculan draf versi terbaru dibarengi klarifikasi kebenaran agar bisa dijadikan rujukan oleh publik.
“Model kucing-kucingan dalam proses pembuatan UU ini akan membuat DPR tak mudah mendapat kepercayaan publik. Semakin menimbulkan kekecewaan publik,” ujarnya.
Hukumonline mencoba menghubungi Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) DPR Inosentius untuk dimintakan pandangannya soal kejelasan draf UU Cipta Kerja. Sayangnya, Ino, begitu biasa disapa hanya menjawab pendek salam. Ino tak merespon pertanyaan yang disampaikan Hukumonline.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan draf final UU Cipta Kerja berisi 812 halaman berdasarkan pembahasan terakhir. Menurutnya, alasan perubahan jumlah halaman akibat dari format legal dalam draf cenderung lebih panjang. Naskah draf teranyar dengan 812 halaman sedang disodorkan ke meja pimpinan DPR untuk ditandangani. Kemudian draf tersebut dilayangkan ke pemerintah. Namun dia tak dapat memastikan kapan draf resmi dapat diakses publik.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengakui dalam rapat paripurna memang anggota dewan tidak diberikan draf RUU Cipta Kerja. Sebab, dengan 905 halaman membutuhkan lembaran kertas sedemikian banyak dikalikan dengan jumlah anggota dewan. Tapi, Arsul yakin anggota Baleg yang juga menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja yang membahas tak memiliki keberanian mengubah substansi materi draf.
Begitupula saat merapihkan dan memperbaiki redaksi dan typo dalam draf UU Cipta Kerja. “Perbaikan yang dilakukan oleh Baleg bersifat editing. Tapi tidak boleh ada perubahan substansi atau penghilangan kata atau frasa yan menyebabkan sebuah UU yang disahkan menjadi berubah,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sosialisasi
Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mensosialisasikan dan memaparkan UU Cipta Kerja secara menyeluruh. Sehingga informasi soal UU Cipta Kerja dapat tersampaikan ke publik secara utuh dan valid. “Sehingga tak lagi ada tafsir keliru dan parsial (sepotong-sepotong, red) atas berbagai isu yang berkembang dalam UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya.
Dia meminta masyarakat lebih kritis agar tidak terhasut dengan informasi yang tak utuh mengenai UU Cipta Kerja. Meski diakui DPR maupun pemerintah belum menerbitkan draf UU Cipta Kerja secara resmi. Baginya, penolakan terhadap UU Cipta Kerja terdapat kanal demokrasi dengan menguji materi ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk opsi lainnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun Perppu menjadi hak prerogatif presiden dengan pertimbangan kondisi dan persyaratannya.
“Hormati kebebasan berpendapat, penyampaian aspirasi dan aksi dengan tertib, selama aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak anarki,” katanya.
