Reformasi profesi advokat sedang memasuki babak krusial. Pada 17 Juli 2026, Koalisi Organisasi Advokat menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Advokat dan Organisasi Advokat kepada Wakil Menteri Hukum serta Ketua Badan Legislasi DPR. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang memberi tenggat waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Penting untuk ditegaskan, meskipun proses legislasi ini melibatkan inisiatif dan peran negara, RUU Advokat bukanlah pemberian atau hadiah dari pemerintah. Ini adalah amanat konstitusional yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi. MK telah melihat dengan jelas problem fragmentasi dan tata kelola profesi advokat yang tidak lagi memadai. Oleh karena itu, revisi UU ini harus dipahami sebagai kewajiban negara untuk melaksanakan putusan MK, bukan sebagai ruang bagi eksekutif atau legislatif untuk memperluas kendali atas profesi yang semestinya mandiri.
Di sisi lain, munculnya usulan Dewan Advokat Nasional dalam draf ini patut diapresiasi sebagai langkah penting dan mendesak. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi regulator independen yang menetapkan standar nasional profesi advokat agar bisa mengatasi fragmentasi organisasi dan ketidakseragaman standar selama ini. Hal ini sejalan dengan semangat Putusan MK yang menekankan perlunya tata kelola yang lebih baik. Dewan Advokat Nasional sejatinya adalah jawaban atas masalah fragmentasi yang sudah lama menggerogoti martabat profesi advokat di mata publik.
Namun, di balik semangat pembaruan yang positif itu, terselip bahaya laten yang tidak boleh diabaikan. Draf yang diajukan koalisi organisasi advokat, meski belum merupakan naskah resmi pemerintah, menunjukkan kecenderungan negara mengambil alih ruang self-regulation yang selama ini menjadi jantung kemandirian profesi advokat. Standardisasi memang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas, tetapi standardisasi tidak boleh berubah menjadi sentralisasi kekuasaan yang berlebihan.
Negara memang berhak menetapkan standar minimum kompetensi, pendidikan profesi, dan mekanisme pengawasan. Namun, negara tidak berwenang menguasai seluruh pengelolaan organisasi profesi. Persoalan sesungguhnya bukan pada ada atau tidaknya standar, melainkan bagaimana standar tersebut dirancang dan dijalankan. Apakah cukup sebagai kerangka regulasi yang proporsional, atau justru menjelma menjadi instrumen pengelolaan yang menghilangkan otonomi profesi advokat?
Putusan MK Nomor 126/PUU-XXIV/2026 secara tegas menegaskan perlunya penataan ulang hubungan antara organisasi advokat dan fungsi regulasi profesi. Mahkamah meminta pembentuk undang-undang merancang ulang tata kelola dengan memisahkan fungsi organisasi profesi yang bersifat asosiatif dan advokasi kepentingan anggota dari fungsi regulator yang harus independen dan netral. Selama ini, organisasi advokat tidak hanya berperan sebagai wadah profesi, tetapi juga menjalankan fungsi yang sangat menentukan mulai dari pendidikan profesi khusus, ujian advokat, pengangkatan, pengawasan, hingga penegakan kode etik.
Pertanyaan mendasar pun muncul. Apakah organisasi yang berfungsi sebagai representasi dan pembela kepentingan anggotanya juga tepat untuk sekaligus menjadi regulator yang menjatuhkan sanksi disiplin terhadap anggota itu sendiri? Prinsip sederhana dalam tata kelola yang baik menyatakan bahwa regulator harus berbeda dan terpisah dari pihak yang diatur. Tanpa pemisahan ini, konflik kepentingan sulit dihindari, dan independensi profesi akan terancam.
