Dalam negara hukum yang sehat, profesi advokat memang harus bebas dan mandiri. Namun, kebebasan dan kemandirian itu tidak boleh dimaknai sebagai ketiadaan standar, ketiadaan akuntabilitas, atau ketiadaan mekanisme pengawasan yang dapat dipercaya publik. Justru karena advokat menjalankan fungsi penting dalam proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, kualitas, integritas, serta akuntabilitas profesi harus dijamin melalui desain kelembagaan yang lebih baik, bukan melalui penguasaan negara.
Kekhawatiran terbesar muncul pada mekanisme pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam draf koalisi. Disebutkan bahwa anggota Dewan diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan panitia seleksi yang juga dibentuk oleh Presiden. Kata independen di sini terasa semu karena aktor utama tetap berada di tangan eksekutif. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pola semacam ini bertentangan dengan Prinsip 24 dan 28 Basic Principles on the Role of Lawyers Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menuntut otonomi penuh organisasi pengacara dari intervensi negara.
Pengalaman negara lain seharusnya menjadi pelajaran berharga. Di Belarus, Kementerian Kehakiman mengendalikan penuh organisasi advokat, termasuk pemilihan pimpinan dan penjatuhan sanksi disiplin. Akibatnya, banyak advokat independen kehilangan izin praktik dan organisasi profesi kehilangan otonominya. Di China, semua advokat berada di bawah kendali ketat Kementerian Kehakiman melalui All China Lawyers Association, sehingga tidak ada ruang self-regulation yang sejati. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ketika negara mendominasi pembentukan, pengangkatan, dan pembiayaan regulator profesi, yang rusak bukan hanya kemandirian advokat, melainkan juga akses masyarakat terhadap keadilan.
Panitia seleksi harus benar-benar independen, melibatkan unsur peradilan, akademisi, tokoh profesi, dan organisasi advokat dengan mekanisme seleksi yang terbuka serta akuntabel. Pemerintah dan DPR cukup mengesahkan hasil seleksi, bukan menentukan komposisinya. Jika tidak, Dewan Advokat Nasional akan lahir dengan legitimasi politik, bukan legitimasi profesional yang kuat.
Selain mekanisme seleksi, ada ancaman lain yang patut diwaspadai. Draf koalisi secara rigid mendaftar struktur organisasi Dewan Advokat Nasional yang mencakup Majelis Dewan Advokat Nasional, Ketua dan Wakil Ketua, Sekretariat Jenderal, berbagai Direktorat seperti Akreditasi Organisasi Advokat, Pendidikan Profesi Advokat, Ujian Profesi Advokat Nasional, Magang dan Bantuan Hukum, Registrasi Nasional Advokat, Pengawasan dan Kepatuhan, serta organ lain seperti Dewan Kehormatan Advokat Nasional dan Komisi Konflik Kepentingan. Pengaturan yang sangat detail ini merupakan bentuk over-regulation yang dapat menghambat fleksibilitas dan dinamika organisasi di masa depan.
Sementara itu, keberadaan Dewan Pengawas Advokat Nasional sebagai organ pengawas independen memang penting, tetapi karena Dewan Advokat Nasional sendiri dibentuk dan dibiayai oleh negara, pengawasnya berpotensi hanya menjadi lapisan formalitas semata. Bahkan, jika fungsi pengawasan keuangan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit independen eksternal, tetap ada risiko penguatan kendali negara melalui jalur anggaran dan regulasi.
Solusi yang lebih tepat adalah Undang-Undang cukup mengatur keberadaan Dewan Advokat Nasional, Dewan Pengawas Advokat Nasional, tujuan, fungsi utama, kewenangan pokok, mekanisme akuntabilitas, serta prinsip-prinsip tata kelola. Rincian struktur organisasi, pembentukan badan, komite, direktorat, atau perangkat teknis lainnya sebaiknya diserahkan kepada regulator itu sendiri melalui peraturan internal. Pendekatan ini penting untuk menghindari pengaturan yang berlebihan dan kaku yang justru dapat menghambat fleksibilitas serta dinamika organisasi di masa depan.
















