Ketika Negara Ingin Mengendalikan Advokat
OPINI

Ketika Negara Ingin Mengendalikan Advokat

Jika keseimbangan antara standardisasi yang diperlukan dan self-regulation yang sehat dapat dijaga, RUU Advokat ini berpotensi menjadi tonggak reformasi yang membanggakan. Sebaliknya, jika kecenderungan penguasaan negara dibiarkan mendominasi, reformasi justru akan mengikis fondasi negara hukum yang kita bangun bersama.

•Bacaan 6 Menit
JH
Penulis Opini

Selain itu, Dewan Advokat Nasional sebaiknya menerapkan model kepemimpinan kolektif kolegial, bukan presidensial. Model kolegial telah terbukti efektif di berbagai institusi seperti Kongres Advokat Indonesia, KAHMI, Mahkamah Agung, dan Dewan Pers. Kepemimpinan kolektif dapat menekan konflik internal, menampung keberagaman pandangan, serta memperkuat akuntabilitas kolektif. Keputusan diambil secara bersama, tanggung jawab dibagi merata, sehingga organisasi menjadi lebih adaptif dan inklusif.

Perdebatan seputar RUU Advokat 2026 bukan sekadar soal struktur organisasi atau pembagian kewenangan. Yang dipertaruhkan adalah masa depan negara hukum Indonesia. Jika advokat kehilangan kemandiriannya, warga negara akan kehilangan benteng terakhir dalam menghadapi kesewenangan kekuasaan. Reformasi organisasi advokat harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas profesi, meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, serta memperkuat peran advokat sebagai pilar penegakan hukum, bukan untuk memperluas kendali administratif negara.

Sebagai amanat Putusan MK, proses pembentukan RUU ini harus dijaga agar tetap sesuai semangat konstitusional, melindungi kemandirian profesi sekaligus menjamin akuntabilitas publik. Momentum ini adalah kesempatan emas bagi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, DPR, organisasi advokat, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama merancang regulasi yang seimbang.

Sejarah mencatat bahwa independensi profesi hukum jarang hilang secara mendadak. Ia biasanya terkikis perlahan melalui regulasi yang pada awalnya tampak administratif dan teknis. Jika keseimbangan antara standardisasi yang diperlukan dan self-regulation yang sehat dapat dijaga, RUU Advokat ini berpotensi menjadi tonggak reformasi yang membanggakan. Sebaliknya, jika kecenderungan penguasaan negara dibiarkan mendominasi, reformasi justru akan mengikis fondasi negara hukum yang kita bangun bersama.

Yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan organisasi advokat, melainkan masa depan keadilan itu sendiri. Jika advokat tunduk sepenuhnya pada negara, keadilan hanya akan menjadi komoditas yang dibagikan oleh penguasa, bukan hak yang diperjuangkan secara independen oleh setiap warga negara. Itulah yang tidak boleh terjadi.

Oleh karena itu, kita semua, bukan hanya kalangan advokat, harus aktif mengawal pembahasan RUU ini agar tetap setia pada amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip negara hukum.

 

*) Junet Hariyo Setiawan, Junior Associate di Indolaw Officium Nobile

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

advokatruupengacaraputusan mk
Junet Hariyo Setiawan

Associate di Indolaw Officium Nobile

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info