Ilmu peraturan perundang-undangan mengajarkan bahwa kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan rumusan norma, tetapi oleh proses pembentukannya. Regulasi yang disusun secara transparan, partisipatif, dan akuntabel akan lebih mudah memperoleh penerimaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek etika sesungguhnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan hukum itu sendiri.
Karena itu, penguatan etika publik harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi melalui penguatan budaya integritas, peningkatan profesionalisme aparatur, serta keteladanan para pemimpin dalam menjalankan amanah jabatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang hanya mampu menghasilkan banyak aturan, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan dengan tanggung jawab moral yang tinggi.
Sejarah menunjukkan bahwa berbagai kemajuan peradaban lahir ketika hukum dan etika berjalan beriringan. Sebaliknya, berbagai persoalan dalam kehidupan bernegara sering bermula ketika orientasi moral mulai diabaikan. Oleh sebab itu, tantangan terbesar negara modern bukan semata-mata bagaimana membangun institusi yang semakin kuat, tetapi bagaimana menjaga agar institusi tersebut tetap dipandu oleh nilai-nilai yang menjadi dasar kepercayaan publik.
Ketika negara kehilangan kompas moral, hukum dapat tetap berjalan tetapi kehilangan jiwanya. Kekuasaan dapat tetap bekerja tetapi kehilangan arah pengabdiannya. Dan pembangunan dapat tetap berlangsung tetapi kehilangan makna yang seharusnya diwujudkan bagi kesejahteraan bersama.
Pada akhirnya, konstitusi bukan hanya dokumen hukum, melainkan cermin moral sebuah bangsa dalam menggunakan kekuasaan. Selama etika tetap menjadi penuntun dalam setiap penyelenggaraan negara, hukum akan menemukan martabatnya, kekuasaan akan menemukan batasnya, dan negara akan menemukan arah pengabdiannya kepada rakyat.
*) Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
