Negara hukum tidak runtuh dalam sehari, tetapi melemah perlahan ketika etika dikalahkan oleh kepentingan. Keruntuhan itu seringkali tidak diawali oleh pelanggaran hukum yang besar, melainkan oleh menguatnya kebiasaan untuk mengabaikan nilai-nilai kepatutan, tanggung jawab, dan integritas dalam penggunaan kekuasaan. Pada titik itulah sebuah negara mulai kehilangan kompas moralnya.
Dalam kehidupan bernegara, hukum dan etika ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum memberikan kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan etika memberikan arah mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Hukum menjaga keteraturan, sementara etika menjaga kehormatan. Ketika keduanya berjalan beriringan, penyelenggaraan negara akan memperoleh legitimasi yang kuat. Namun ketika hukum dipisahkan dari etika, negara berisiko terjebak pada formalisme yang kehilangan makna substantifnya.
Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi atau kelengkapan regulasinya. Banyak negara memiliki sistem hukum yang baik, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik. Sebaliknya, terdapat negara yang mampu menjaga stabilitas dan kemajuan karena para pemegang kewenangan menjadikan etika sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.
Dalam perspektif hukum tata negara, kekuasaan pada hakikatnya bukanlah hak istimewa yang melekat pada jabatan. Kekuasaan merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan publik tidak cukup hanya memenuhi prinsip legalitas, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Di sinilah pentingnya etika publik. Etika publik merupakan seperangkat nilai yang menuntun penyelenggara negara agar setiap keputusan yang diambil tidak semata-mata berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, etika publik hadir dalam bentuk integritas, keteladanan, keterbukaan, serta kesediaan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Tantangan menjaga etika publik semakin besar pada era digital. Teknologi telah mempercepat arus informasi dan memperluas ruang pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan dapat dinilai secara langsung oleh publik. Setiap keputusan dapat diperdebatkan dalam ruang digital. Dalam situasi demikian, legitimasi kekuasaan tidak lagi hanya bergantung pada dasar hukum yang dimiliki, tetapi juga pada persepsi masyarakat mengenai kualitas etika yang menyertai penggunaan kewenangan tersebut.
Kepercayaan publik menjadi salah satu modal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi yang baik atau program yang ambisius. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat adanya konsistensi antara norma yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, kepercayaan dapat terkikis apabila terdapat kesenjangan antara keduanya.
Ilmu peraturan perundang-undangan mengajarkan bahwa kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan rumusan norma, tetapi oleh proses pembentukannya. Regulasi yang disusun secara transparan, partisipatif, dan akuntabel akan lebih mudah memperoleh penerimaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek etika sesungguhnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan hukum itu sendiri.
Karena itu, penguatan etika publik harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi melalui penguatan budaya integritas, peningkatan profesionalisme aparatur, serta keteladanan para pemimpin dalam menjalankan amanah jabatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang hanya mampu menghasilkan banyak aturan, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan dengan tanggung jawab moral yang tinggi.
Sejarah menunjukkan bahwa berbagai kemajuan peradaban lahir ketika hukum dan etika berjalan beriringan. Sebaliknya, berbagai persoalan dalam kehidupan bernegara sering bermula ketika orientasi moral mulai diabaikan. Oleh sebab itu, tantangan terbesar negara modern bukan semata-mata bagaimana membangun institusi yang semakin kuat, tetapi bagaimana menjaga agar institusi tersebut tetap dipandu oleh nilai-nilai yang menjadi dasar kepercayaan publik.
Ketika negara kehilangan kompas moral, hukum dapat tetap berjalan tetapi kehilangan jiwanya. Kekuasaan dapat tetap bekerja tetapi kehilangan arah pengabdiannya. Dan pembangunan dapat tetap berlangsung tetapi kehilangan makna yang seharusnya diwujudkan bagi kesejahteraan bersama.
Pada akhirnya, konstitusi bukan hanya dokumen hukum, melainkan cermin moral sebuah bangsa dalam menggunakan kekuasaan. Selama etika tetap menjadi penuntun dalam setiap penyelenggaraan negara, hukum akan menemukan martabatnya, kekuasaan akan menemukan batasnya, dan negara akan menemukan arah pengabdiannya kepada rakyat.
*) Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
