Dalam rentang waktu kurang dari tiga minggu, ratusan anak menjadi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, 353 anak mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu berbahan ikan pada 13 Agustus 2026. Temuan awal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan ikan dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 12 jam sebelum diolah. Pada 1 September 2026, kejadian serupa menimpa penerima MBG di Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah korbannya kemudian mencapai 730 orang. Kemudian di Rembang, Jawa Tengah, 777 siswa dan guru juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan pada awal September.
Peristiwa itu bukan insiden pertama kali. Data surveilans Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam rapat Komisi IX DPR mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian sejak pengelolaan MBG hingga 2 September 2026. Ketika korban terus berjatuhan dan pola pelanggaran berulang, maka perkara ini tidak lagi cukup disebut sebagai kekeliruan teknis dapur. Hal ini telah menjadi persoalan pertanggungjawaban negara.
Respons pemerintah biasanya mencakup tiga langkah yaitu: merawat korban, menghentikan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lalu pemeriksaan oleh BGN bersama dinas kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Langkah tersebut memang perlu, tetapi belum cukup. Begitu muncul dugaan bahwa kelalaian dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, atau distribusi makanan telah mengakibatkan orang sakit, terdapat dugaan tindak pidana yang harus dijawab. Pada titik inilah Polri tidak boleh tinggal diam.
Memang diakui bahwa Polri bukan sama sekali tidak bertindak. Dalam kasus Sidoarjo, tim Laboratorium Forensik Polri telah mengambil sampel makanan. BGN juga menyatakan sejumlah kasus keracunan MBG telah masuk tahap penyidikan. Masalahnya, publik belum memperoleh keterangan yang cukup memadai: kasus mana yang disidik, apa dugaan tindak pidananya, siapa pihak yang dimintai pertanggungjawaban, dan mengapa banyak kejadian lain berakhir pada evaluasi administratif. Persoalannya bukan lagi ada atau tidak adanya tindakan Polri, melainkan konsistensi, keterbukaan, dan kemandirian penanganannya.
Dua peran Polri
Posisi Polri dalam program MBG memang tidak sederhana. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 membuka kerja sama BGN dengan instansi pemerintah. Khusus di kawasan tertinggal, terluar, terdepan, perbatasan, terpencil, kepulauan, atau rawan konflik, Pasal 22 memperkenankan BGN melibatkan Polri dan meminta perbantuan TNI. Dalam praktik, keterlibatan itu berkembang luas. Hingga akhir Juni 2026, Polri melaporkan 1.415 SPPG berada dalam berbagai tahap pengembangan; sebanyak 828 diantaranya telah beroperasi. Targetnya mencapai 1.500 SPPG pada tahun ini.
Keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional. Namun, Perpres tidak boleh menggeser atau bahkan mengubah identitas konstitusional (tupoksi, red) Polri. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Perintah konstitusi dan undang-undang itu tidak dapat dikesampingkan oleh penugasan teknis berdasarkan Perpres.
Saat ini, satu institusi Polri berada dalam dua peran: ikut menopang penyediaan makanan sekaligus berwenang mengusut dugaan tindak pidana dalam penyediaan makanan. Dua peran itu memang tidak otomatis melahirkan konflik, tetapi dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan. Risiko menjadi nyata apabila penyelidikan menyentuh SPPG yang dibangun atau dilekatkan pada institusi Polri, mitranya, rantai pemasoknya, atau pejabat yang melakukan pembinaan.
Karena itu, keterlibatan Polri dalam MBG justru menuntut standar penegakan hukum yang lebih tinggi. Polri harus mampu membedakan fungsi dukungan program dari fungsi penyelidikan dan penyidikan. Kedekatan kelembagaan tidak boleh melahirkan perlakuan istimewa. Ukurannya sederhana: peristiwa yang sama harus ditangani dengan prosedur yang sama, siapapun pengelola dapurnya.
Evaluasi bukan pengganti penyidikan
BGN mengakui lebih dari 80 persen kasus keracunan terjadi karena pelanggaran prosedur operasi standar. Pengakuan ini penting, tetapi pelanggaran prosedur tidak boleh langsung ditutup dengan sanksi administratif berupa penghentian operasi atau pencopotan kepala SPPG. Sanksi administratif bertujuan memulihkan tata kelola. Sanksi pidana bertujuan antara lain untuk memberikan keadilan kepada para korban dan efek jera kepada pelaku. Dengan harapan para pengelola dapur menjadi ekstra hati-hati.
Tentu tidak setiap keracunan otomatis memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Namun, banyaknya korban dan adanya indikasi pelanggaran SOP cukup menjadi alasan untuk segera melakukan penyelidikan. Penyelidikan bukan penghukuman, tetapi merupakan kewenangan Polri untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Dasar kewenangannya jelas yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Huruf i pasal yang sama menegaskan dukungan identifikasi, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik. Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru juga memberi kewenangan kepada Polri yang menangani korban keracunan yang diduga terkait tindak pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyediakan beberapa kemungkinan norma, bergantung pada fakta yang ditemukan. Kelalaian yang menyebabkan bahan berbahaya terdistribusi dapat diuji dengan Pasal 343; distribusi makanan busuk dengan menggunakan Pasal 344; sedangkan kelalaian yang menyebabkan orang lain luka dapat dikaji berdasarkan Pasal 474. Pasal 342 mensyaratkan pengetahuan pelaku atas sifat berbahaya bahan yang didistribusikan, sehingga tidak boleh diterapkan serampangan.
Investigasi BGN, Dinas Kesehatan, dan BPOM tetap dibutuhkan untuk menemukan sumber kontaminasi dan memperbaiki keamanan pangan. Namun, investigasi administratif tidak dapat menggantikan penyelidikan dugaan pidana. Keduanya harus berjalan beriringan dengan tujuan dan kewenangan yang berbeda.
Pagar pemisah
Agar dua peran Polri itu tidak saling melemahkan, diperlukan pagar pemisah yang jelas. Pertama, setiap peristiwa keracunan MBG harus otomatis diberitahukan kepada Polri untuk langsung diselidiki tanpa menunggu persetujuan dari BGN atau korban membuat laporan resmi.
Kedua, Polri, Dinas Kesehatan, BPOM, dan BGN perlu memakai protokol bersama sejak awal kejadian. Sampel makanan, bahan baku, muntahan korban, rekam medis, catatan suhu, waktu produksi, jalur distribusi, dan dokumen pemasok harus diamankan dengan rantai penguasaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan beberapa jam saja dapat menghilangkan bukti penting.
Ketiga, apabila perkara berkaitan dengan SPPG yang berafiliasi dengan Polri, maka harus disertai pengawasan internal dan eksternal. Afiliasi SPPG dan potensi konflik kepentingan juga harus diumumkan kepada publik.
Keempat, Polri perlu menerbitkan perkembangan penanganan secara berkala: jumlah kejadian yang diselidiki, yang dinaikkan ke penyidikan, yang dihentikan beserta alasannya. Keterbukaan bukan intervensi terhadap penyidikan. Ia diperlukan untuk memastikan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban kepada publik, red) yang justru diperintahkan oleh Undang-Undang Kepolisian.
Meski MBG mempunyai tujuan mulia, namun tujuan yang baik tidak memberikan kekebalan hukum kepada pelaksana program. Polri dapat ikut membantu menyediakan makanan bagi anak-anak. Akan tetapi, ketika makanan itu diduga mencederai mereka, Polri harus tegas pada tugas utamanya: mencari kebenaran, melindungi korban, dan menegakkan hukum tanpa membedakan siapapun pengelolanya. Wibawa Polri diukur dari keberaniannya mengusut setiap dapur yang bermasalah, termasuk yang membawa nama Polri sendiri.
*) Monang Sagala, Advokat-Mantan Kepala Divisi Pidana LBH Mawar Saron Tahun 2007
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
