Atas permohonan seorang Advokat Hermawanto yang menguji konstitusionalitas Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap tidak memenuhi prinsip kejelasan rumusan norma sebagaimana dipersyaratkan dalam negara hukum. Frasa tersebut dinilainya membuka ruang penafsiran yang terlalu luas dan subjektif.

Dalam pertimbangan putusan perkara No. 71/PUU-XXIII/2025 ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“….bahwa frasa “secara langsung atau tidak langsung” potensial digunakan secara ‘karet’ (lentur atau elastis) untuk dapat menjerat siapa saja yang dianggap/dinilai menghalangi proses hukum oleh penegak hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor adalah beralasan menurut hukum…” (hal. 245)
Putusan ini harus disambut dengan suka cita terutama oleh Advokat, karena Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa Junaidi Saibih (selaku Advokat/Akademisi) menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tersebut sebagai landasan konstitusional dalam memeriksa dan memutus perkaranya.
Dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terhadap Terdakwa Junaidi Saibih selaku Advokat/Akademisi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan obstruction of justice sebagaimana yang didakwakan.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini harus juga dikatakan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak konstitusional dari Advokat. Termasuk dan tidak terbatas apa yang dinyatakan dalam Pasal 149 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa Advokat tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankankan tugas profesinya dengan iktikad baik.
Residu Ketidakadilan Pasal 21 UU Tipikor
Namun di sisi lain, penulis harus menyampaikan rasa kecewa karena permohonan kami atas nama Hasto Kristiyanto dalam Perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan telah kehilangan objek, sebab telah diputus dalam Permohonan No. 71/PUU-XXIII/2025.
Dalam pertimbangan putusan perkara No. 136/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:
“Dalam konteks permohonan a quo, meskipun terdapat dasar pengujian dan alasan yang berbeda dengan Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, namun oleh karena terhadap frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, sehingga objek permohonan yang diajukan Pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo menjadi kehilangan objek”.
















