Ketinggalan Zaman, Revisi UU TPPO Semakin Mendesak
Terbaru

Ketinggalan Zaman, Revisi UU TPPO Semakin Mendesak

Berubahnya pola modus kejahatan perdagangan orang melalui digital membuat desakan bagi pemangku kebijakan untuk bisa adaptif menanggulangi kejahatan yang ada.

Hukumonline News
Hukumonline News
Firyalfatin
Bacaan 2 Menit
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam Diskusi Migrant Care, Jumat (7/8/2026). Foto: Firyal
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam Diskusi Migrant Care, Jumat (7/8/2026). Foto: Firyal

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendorong adanya revisi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pasalnya saat ini perkembangan modus TPPO menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam UU TPPO.

“Karena memang undang-undang ini sangat outdated ya, sangat ketinggalan zaman, tidak menjawab persoalan-persoalan kekinian,” kata Wahyu dalam Diskusi Migrant Care, Jumat (7/8/2026) pekan kemarin.

Menurutnya, perdagangan orang kini tidak hanya berupa eksploitasi tenaga kerja secara konvensional, tetapi juga merambah ruang digital dan melibatkan jaringan lintas negara. Banyak warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban online scam setelah direkrut dengan tawaran pekerjaan di luar negeri, tetapi justru ditempatkan dalam situasi eksploitatif dan dipaksa melakukan aktivitas ilegal, termasuk penipuan daring.

Karena itu, pembaruan kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diperlukan, salah satunya dengan menguatkan prinsip non-punishment. Prinsip ini penting agar korban TPPO tidak dipidana atas perbuatan yang dilakukan ketika berada dalam situasi eksploitasi atau paksaan.

“Jadi ada kriminalisasi pada mereka yang selama ini memang berada dalam neraka itu. Jadi ini yang juga kita dorong di dalam revisi UU TPPO,” tegasnya.

Baca juga:

Terpisah, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat sebelumnya juga mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban TPPO. Ia menilai perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info