Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendorong adanya revisi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pasalnya saat ini perkembangan modus TPPO menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam UU TPPO.
“Karena memang undang-undang ini sangat outdated ya, sangat ketinggalan zaman, tidak menjawab persoalan-persoalan kekinian,” kata Wahyu dalam Diskusi Migrant Care, Jumat (7/8/2026) pekan kemarin.
Menurutnya, perdagangan orang kini tidak hanya berupa eksploitasi tenaga kerja secara konvensional, tetapi juga merambah ruang digital dan melibatkan jaringan lintas negara. Banyak warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban online scam setelah direkrut dengan tawaran pekerjaan di luar negeri, tetapi justru ditempatkan dalam situasi eksploitatif dan dipaksa melakukan aktivitas ilegal, termasuk penipuan daring.
Karena itu, pembaruan kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diperlukan, salah satunya dengan menguatkan prinsip non-punishment. Prinsip ini penting agar korban TPPO tidak dipidana atas perbuatan yang dilakukan ketika berada dalam situasi eksploitasi atau paksaan.
“Jadi ada kriminalisasi pada mereka yang selama ini memang berada dalam neraka itu. Jadi ini yang juga kita dorong di dalam revisi UU TPPO,” tegasnya.
Baca juga:
- Desak Revisi UU TPPO, Koalisi Sipil Sodorkan 5 Urgensi Demi Memperkuat Perlindungan Korban
- Modus Kejahatan Makin Canggih, Saatnya Mengevaluasi dan Merevisi UU TPPO
Terpisah, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat sebelumnya juga mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban TPPO. Ia menilai perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
















