Nursyahbani percaya proses pembahasan tidak akan menemui banyak kendala. Kalaupun menimbulkan perdebatan, antara lain, menyangkut apakah Pengadilan Tipikor dibentuk di daerah, atau hanya di Jakarta. Ia malah heran mengapa satu tahun sejak putusan MK terlewatkan begitu saja.
Dihubungi terpisah, Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Firmansyah Arifin, optimis dan menyambut baik keinginan Ketua DPR. Menurutnya, keinginan Ketua DPR ini memiliki dua implikasi. Implikasi positif yakni memberikan penegasan untuk pengesahan RUU. Serta berimplikasi pada Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari 50 orang tersebut.
Pansus tersebut, kata Firman, bisa me-manage atau create agenda-agenda pembahasan yang akan dilakukan pansus ini menjadi lebih efektif dan bisa memenuhi keinginan Agung. Hal ini juga menjadi penegasan dan harapan bagi kita semua untuk mendorong proses pembentukan pengadilan tipikor ini melewati tenggat waktu yang sudah diputuskan MK, ujarnya.
Menurut Firman, ada lima isu yang menjadi persoalan serius dalam RUU Tipikor jika ingin menuntaskan pembahasannya sebelum Pemilu 2009. Pertama, dalam pembahasan, Pansus harus lebih banyak membahas hal-hal yang bersifat pokok dan penting, dibanding masalah teknis, drafting atau redaksional.
Kedua, pansus harus bisa menegaskan keberadaan Pengadilan Tipikor kedepan. Artinya penegasan ini bisa dilakukan dengan menentukan isu-isu mana yang patut dipilih untuk menjadi syarat minimal keberadaan pengadilan. Kewenangan yang telah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa pengadilan Tipikor ini menjadi satu-satunya pengadilan yang dibuat dan dibentuk untuk mengadili perkara-perkara korupsi saja. Saya kira bisa menyangkut soal posisi, karena kan selama ini masih menjadi perdebatan atau kesalahpahaman bahwa Pengadilan Tipikor ini, konstitusional (diluar pengadilan umum) atau tidak, katanya.
Ketiga, pentingnya keberadaan hakim adhoc. Komposisi hakim bisa ditentukan dalam RUU dan siapa yang berwenang menentukan komposisi hakim. Selama ini muncul perdebatan antara kelompok yang ingin menghapus hakim ad hoc, dan kelompok yang tetap ingin mempertahankan.
Keempat menyangkut beberapa hukum acara. Firman memberi contoh pembatasan (limitasi) waktu persidangan. Menurut dia, hal ini satu persoalan teknis yang patut dibicarakan lebih lanjut dalam pansus.
Terakhir, kelima, pembentukan Pengadilan Tipikor. Firman berpendapat pembentukan Pengadilan Tipikor dilakukan secara bertahap atau serentak penempatan pengadilan di semua provinsi. Sebagaimana yang tercantum dalam draft Pemerintah, katanya.
















