Kewajiban Keterbukaan Informasi Bagi Emiten
Terbaru

Kewajiban Keterbukaan Informasi Bagi Emiten

Keterbukaan informasi merupakan prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal internasional yang harus dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik yang menjual efeknya kepada masyarakat.

Willa Wahyuni
Bacaan 2 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Emiten atau perusahaan publik merupakan salah satu pelaku pasar modal yang kewajibannya melakukan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat. Dikarenakan emiten adalah perusahaan yang diuntungkan dengan masuknya tambahan modal melalui penggalangan dana dari masyarakat, maka konsekuensinya emiten diwajibkan melaporkan penggunaan dananya sebagai bukti pertanggungjawaban. 

Keterbukaan informasi secara teratur, berkala, dan tepat waktu adalah jalan yang harus dilakukan emiten. Di pasar modal, keterbukaan informasi emiten dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu keterbukaan informasi sebelum emisi, keterbukaan informasi pada waktu emisi, dan keterbukaan informasi sesudah emisi.

Adanya prinsip transparansi yang membuat faktor material tersedia terhadap pemegang saham dalam mengambil keputusan yang benar dalam membeli atau menjual saham, merupakan dasar dari transparansi tentang fakta material sebagai jantung pasar modal.

Baca Juga:

Prinsip keterbukaan ini merupakan aturan umum yang mengamanatkan emiten, perusahaan publik serta pihak lain yang tercakup dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal agar segera mengungkapkan kepada publik segala informasi mengenai efek emiten yang mungkin berdampak pada keputusan pemodal mengenai harga sekuritas yang bersangkutan.

Investor pun memerlukan keterbukaan informasi secara penuh, karena mereka akan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan sahamnya.

Hal ini akan memungkinan investor untuk menentukan waktu dan harga terbaik untuk membeli atau menjual saham mereka serta adanya potensi keuntungan atau kerugian bagi mereka.

Tentu, informasi harus dapat diakses oleh publik dan investor melalui website Bursa Efek Indonesia dan perangkat lunak perdagangan efek yang dimiliki oleh perusahaan efek. Penerapan prinsip tersebut memerlukan manajemen perusahaan yang kompeten dan dipandang sebagai hal yang paling berhasil untuk menumbuhkan kepercayaan antara manajemen dan investor serta kreditur mereka, yang memungkinkan pengembalian uang dan pada akhirnya membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia.

Sanksi terhadap adanya pelanggaran keterbukaan informasi bagi emiten mencakup dari sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Pasal 102 UU Pasar Modal menyatakan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) memiliki kewenangan penuh memberikan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran UU Pasar Modal.

Kemudian, Pasal 111 UU Pasar Modal juga mengatur sanksi perdata dalam bentuk pertanggungjawaban kerugian yang menentukan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaan dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Kepatuhan emiten terhadap seluruh ketentuan Bapepam LK dan regulasi Bursa Efek Indonesia adalah konsekuensi logis yuridis berubahnya status perusahaan menjadi terbuka dengan sahamnya yang sebagian telah menjadi milik publik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info