Kinerja Bermasalah, BK DPR Tunda Penanganan Kasus
Berita

Kinerja Bermasalah, BK DPR Tunda Penanganan Kasus

Ketua BK berharap kinerja seluruh jajaran BK dievaluasi. Kalau perlu diganti dengan orang baru.

Fat
Bacaan 2 Menit
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI<br>Topane Gayus Lumbuun. Foto: Sgp
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI<br>Topane Gayus Lumbuun. Foto: Sgp

Salah satu alat kelengkapan DPR yang tidak begitu menonjol kinerjanya adalah Badan Kehormatan (BK). Organ yang bertugas layaknya polisi bagi anggota dewan ini terkesan tumpul, padahal cukup banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke sekretariat BK. Sebut saja, kasus Ketua DPR Marzuki Alie yang diadukan sejumlah LSM terkait kepemimpinannya dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Kepada hukumonline, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri mengatakan kinerja BK tidak maksimal lebih disebabkan oleh konflik internal. “Ada ancaman mosi tidak percaya kepada Ketua BK beberapa waktu lalu,” sebut Ronald. Kondisi ini, katanya, tidak seharusnya terjadi mengingat fungsi BK yang sangat penting sebagai penegak kode etik di parlemen.

Ronald mendesak BK segera memperbaiki kinerjanya agar sejumlah kasus dugaan pelanggaran kode etik tidak terbengkalai. “Misalnya masalah ayat tembakau, dan pengaduan beberapa LSM beberapa waktu lalu soal kesalahan Ketua DPR Marzuki Alie,” dia menyebutkan beberapa pekerjaan rumah BK.

Mengenai mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Ketua BK Topane Gayus Lumbuun, Ronald berpendapat BK tetap bisa bekerja. Masalah yang menerpa sang ketua seharusnya tidak menjadi faktor penghambat kinerja BK.

Yang penting, menurut Ronald, adalah koordinasi antar anggota. “Bagaimana kemudian saling koordinasi antar anggota BK ini, bisa memperbaiki kinerja. BK harus menjadi wasit untuk kepatuhan anggota terhadap kode etik,” paparnya.

Ditemui di Komplek Parlemen, Gayus Lumbuun mengakui BK memang menurun kinerjanya. “BK ini memang tidak semaksimal dulu. Empat bulan ini kita belum mengerjakan apa-apa. Kinerja BK tidak bisa diharapkan,” ujar Gayus yang pada periode DPR sebelumnya juga menjadi anggota BK.

Menurut Gayus, kondisi ini terjadi karena kurang solidnya koordinasi di tubuh BK. “Saya harus mengatakan BK ini harus diperbaiki unsurnya. Karakter BK tidak semestinya seperti ini. Saya berpendapat, untuk unsur BK ini perlu ada rapat fraksi-fraksi untuk memutuskan keadaan BK,” tukasnya.

Sadar kepemimpinannya dipersoalkan, Gayus mengaku siap dievaluasi oleh Fraksi PDIP dan fraksi-fraksi lainnya. Ia bahkan menyatakan siap menerima konsekuensi terburuk. Evaluasi, menurut Gayus, juga perlu dilakukan terhadap anggota BK yang menjabat sekarang.

“Saya harapkan dari fraksi nanti, termasuk fraksi saya, apakah perlu mengganti saya, apakah perlu mengganti anggota lain,” ujarnya.

Dia berharap hasil evaluasi nanti bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi BK.  “Saya berani mengatakan bahwa unsur BK tidak layak. Artinya layak itu kan ada komitmen, ada pemahaman tentang peran BK dan adanya solidaritas yang sehat,” imbuhnya. Sebelum masalah ini terpecahkan, kata Gayus, BK akan menunda penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran kode etik.

“Sekarang banyak putusan yang harus kita putuskan, seperti ayat tembakau. Karena kinerja dari orang-orang yang ada di BK kurang, saya meminta kepada pimpinan (Ketua DPR, red.) agar seluruh kegiatan di BK dihentikan, sebelum ada rapat fraksi. Saya akan menghadap beliau,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info