Masalah kemudian timbul. Bukan hanya ad hoc payment yang tidak dibayar, API bahkan menolak seluruh klaim PLI. Bukan tanpa alasan API menolak klaim tersebut. Soalnya, RHI sebagai surveyor merekomendasikan API untuk menolak seluruh klaim PLI, terkait dengan kerusakan barang yang dimuat oleh MV An Kang Jiang.
Itikad Buruk
Berbeda dengan surat PLI yang dikirimkan ke API mengenai kapal yang mengalami cuaca buruk, RHI justru mendapat informasi bahwa MV An Kang Jiang mengalami cuaca buruk pada 30 Januari 2004. Dalam laporan survey and adjustment tertanggal 21 Mei 2004, RHI menyatakan PLI sebenarnya telah mengetahui MV An Kang Jiang mengalami cuaca buruk pada tanggal yang juga merupakan tanggal keberangkatan itu. Namun, PLI tidak memberikan informasi itu kepada API saat pembuatan sertifikat asuransi untuk objek barang yang diangkut oleh MV An Kang Jiang.
Kuasa hukum API Akhmad Muthosim mengatakan, jika dikaitkan dengan dalil PLI, artinya perusahaan itu baru menerima informasi 21 hari setelah cuaca buruk yang menimpa MV An Kang Jiang. Tapi PLI malah mentupi fakta cuaca buruk dan menunggu terbitnya sertifikat untuk barang yang diangkut AKJ (MV An Kang Jiang, red). Inikan sudah ada itikad buruk, tegasnya.
Dikaburkannya fakta itu, lanjut Muthosim dapat dikatakan sebagai penipuan (freud) dalam perjanjian asuransi kerugian barang. Menurutnya, seandainya PLI memberikan informasi bahwa kejadian di laut pada 30 Januari 2004, maka tentu saja kliennya tidak akan menerbitkan sertifikat asuransi pada 20 Februari 2004 dan endorsemen pada 26 Februari 2004.
Gugatan itu, kata Muthosim sangat aneh. Pasalnya, API juga pernah menolak pembayaran klaim asuransi PLI pada muatan MV Daegmar Maersk, kapal yang digunakan untuk mengangkut objek asuransi lainnya milik PLI. Hanya, dalam kasus itu, PLI tidak mempermasalahkannya. Apakah penggugat sengaja tidak membahas penolakan itu karena takut fakta penutupan informasi yang dilakukan PLI menjadi terbongkar? tanyanya.
Karena itu, katanya, MCOP secara seketika juga batal demi hukum. Alasannya, perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1328 KUHPerdata. Selain itu, juga dilarang dalam Pasal 251 KUHDagang dan Pasal 17 Marine Insurance Act 1906. Karena MCOP batal, maka sertifikat asuransi maupun endorsemennya juga ikut batal demi hukum.
Pasal 17 Marine Insurance Act 1906 mengatur bahwa asas itikad baik (utmost goodfaith) dalam asuransi pengangkutan laut merupakan asas yang fundamental. Jika dilanggar maka akan mengakibatkan batalnya polis asuransi.
