Jawaban kuasa hukum API menurut Ricardo menunjukan ketidakpahaman atas hukum perasuransian. Soalnya, dalam dokumen MCOP, minutes of meeting maupun edorsmen tidak mempermasahkan tentang objek asuransi, baik jenis, spesifikasi ataupun ukuran barang, yang menjadi dasar permasalahan antara PLI maupun API.
Jika tidak ada permasalahan tentang objek pertanggungan, mengapa tergugat selalu mendalilkan penolakannya pada pemberitahuan tentang pengangkutan pada MV An Kang Jiang? Bukankah kargo atau muatan dalam kapal tersebut telah di cover berdasarkan MCOP yang telah dibayarkan preminya secara lunas oleh penggugat kepada tergugat? papar Advokat dari Ricardo Simanjuntak & Partners itu.
Dalil Ricardo tentu saja menjadi pekerjaan ruman (PR) buat kuasa hukum API. Yang jelas perkara ini makin tambah seru. Soalnya, baik penggugat maupun tergugat sudah sepakat membawa kasus ini sampai inkracht.
Terlepas dari masalah itu, dosen hukum asuransi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Teti Marsaulina, menjelaskan setiap barang yang diasuransikan dengan polis terbuka, seperti MCOP, harus diberitahukan (deklarasikan), jika ada perubahan terhadap objek pertanggungan, baik dari jumlah maupun waktu pengangkutannya.
Ia mengatakan, dalam kasus ini, terkait dengan deklarasi atas objek pertanggungan, harus dicek lebih dulu polisnya. Apakah ada klausul yang telah disepakati oleh para pihak di dalam polis yang mengatur apa akibatnya jika deklarasi tersebut tidak dilakukan atau terlambat dilakukan, ujarnya.
Ditambahkan Teti, jika tidak diatur, maka hal itu semestinya masih bisa dinegosiasikan diantara para pihak. Apalagi, lanjutnya, ada endorsmen yang menyatakan bahwa deklarasi dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengiriman. Jadi, jika faktanya seperti itu penanggung seharusnya membayar klaim tersebut, tandasnya.
