Sehingga harganya jualnya pun tergolong mahal, di atas 5 sen. Padahal, dengan proyek yang sangat besar itu, 2x1000, seharusnya harga bisa di bawah 5 sen. Yang luar biasa lagi, lanjutnya, negara menjamin proyek ini sampai 30 tahun, tanpa ada kepemilikan negara di proyek ini. Selain dengan PLTU Batang, Eni juga membandingkan proyek PLTU Riau 1 dengan PLTU Paiton yang menjual dengan harga di atas 9 sen.
“Luar biasa gilanya. Ada apa dengan proyek ini? Makanya saya perjuangkan proyek Riau I karena saya yakin ada sesuatu yang bisa saya lakukan buat negara ini,” tuturnya.
Menurut Eni, banyak tangan atau kepentingan segelintir orang yang tidak mau model seperti PLTU Riau 1 ini bisa jalan. Pihak-pihak ini, lanjutnya, tidak mau negara menguasai aset karena kepentingan mereka bisa terusik. Dia pun meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak menggagalkan model proyek Riau I. “Ini karena model ini yang Bapak mau. Saya mohon Bapak Presiden turun tangan langsung dengan proyek 35 ribu MW,” harap Eni.
Fadli Nasution, kuasa hukum Eni saat dikonfirmasi Hukumonline membenarkan jika surat tersebut merupakan tulisan tangan kliennya. "Itu benar tulisan tangan beliau, supaya masyarakat paham ini proyek investasi, bukan APBN," ujar Fadli saat dihubungi.