Sepanjang 2009 hingga akhir September 2011, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak menggembirakan. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup, ada 33 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan.
Lalu, lebih dari 50 persen diputus bebas atau sebanyak 21 perkara. Hanya empat perkara yang diputus bersalah oleh pengadilan. Kemudian, delapan perkara diputus hukuman percobaan.
Kepala Biro Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Bung Djono menampik apabila maraknya vonis bebas akibat lemahnya penyidikan. “Berkas penyidikan sudah lengkap. Tapi, kami tak tahu bagaimana hasil penyidikan pada tahap selanjutnya, yaitu penuntutan dan saat perkara diadili,” terangnya seusai pembukaan Rakornas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (3/10).
Rakornas dilakukan untuk memperingati dua tahun UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang diundangkan pada 3 Oktober 2009. UU ini memberi waktu dua tahun untuk transisi. Sebelumnya, payung hukum tindak pidana lingkungan hidup menggunakan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LH sebagai pengganti UU No.4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dia menyampaikan, khusus untuk tindak pidana lingkungan, dikaitkan dengan KUHAP, tindak pidana lingkungan harus melalui tiga tahapan. Yaitu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. “Penyidikan paling siap karena sudah ada pembagian tugas,” tegasnya.
Keyakinan itu disebabkan karena PPNS dan penyidik Polri sudah lama mengadakan kerjasama berdasarkan Peraturan Kepala Polri (Perkap) No.20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi PPNS.
Pasal 6 (1) Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. (2) Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan: a) menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS; b) memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara; c) menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum; d) penghentian penyidikan oleh PPNS; e) tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; f) rapat secara berkala; dan g) penyidikan bersama. |
















