Menurutnya, mengacu pada Perkap itu, dalam perkara lingkungan hidup, penyidik Polri mengedepankan PPNS lingkungan hidup. “Karena kasus yang ditangani lebih spesifik,” sebut Bung Djono
Tapi, secara teknis, taktis, dan fasilitas, memang Polri yang menyiapkan dan berperan. Semisal, sebutnya, jika kasus lingkungan hidup terkait dua negara, maka Polri yang berwenang untuk meminta bantuan Interpol.
Menteri Lingkungan Hidup, Gusti M Hatta juga mengaku penegakan hukum perkara lingkungan hidup belum memuaskan. Oleh karena itu, pihaknya fokus pada menguatkan kelembagaan internal dan eksternal.
Penguatan kelembagaan eksternal dilakukan dengan membuat kerjasama dengan Polri dan Kejaksaan Agung pada 26 Juli 2011. Selain itu, menguatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk membantu sertifikasi hakim lingkungan. “Pada 5 September 2011, keluar Surat Keputusan Ketua MA No.134/2011 yang intinya perkara lingkungan hidup harus dipimpin hakim lingkungan yang mendapat sertifikat MA,” paparnya.
Dia mengingatkan, pengetahuan akan kejahatan lingkungan hidup pada penegak hukum dan hakim harus diutamakan. Pasalnya, perkara lingkungan kini bukanlah hanya masalah pencemaran semata. Namun sudah berkembang pada perpindahan genetika dari satu negara ke negara lain, serta perubahan iklim,” jelas Gusti.
















