KLH-Polri Sesalkan Maraknya Putusan Bebas
Utama

KLH-Polri Sesalkan Maraknya Putusan Bebas

Kedua institusi klaim, hasil penyidikan sulit membuat pelaku kejahatan lingkungan bebas.

Leo Wisnu Susapto
Bacaan 2 Menit

 

Menurutnya, mengacu pada Perkap itu, dalam perkara lingkungan hidup, penyidik Polri mengedepankan PPNS lingkungan hidup. “Karena kasus yang ditangani lebih spesifik,” sebut Bung Djono

 

Tapi, secara teknis, taktis, dan fasilitas, memang Polri yang menyiapkan dan berperan. Semisal, sebutnya, jika kasus lingkungan hidup terkait dua negara, maka Polri yang berwenang untuk meminta bantuan Interpol.

 

Menteri Lingkungan Hidup, Gusti M Hatta juga mengaku penegakan hukum perkara lingkungan hidup belum memuaskan. Oleh karena itu, pihaknya fokus pada menguatkan kelembagaan internal dan eksternal.

 

Penguatan kelembagaan eksternal dilakukan dengan membuat kerjasama dengan Polri dan Kejaksaan Agung pada 26 Juli 2011. Selain itu, menguatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk membantu sertifikasi hakim lingkungan. “Pada 5 September 2011, keluar Surat Keputusan Ketua MA No.134/2011 yang intinya perkara lingkungan hidup harus dipimpin hakim lingkungan yang mendapat sertifikat MA,” paparnya.

 

Dia mengingatkan, pengetahuan akan kejahatan lingkungan hidup pada penegak hukum dan hakim harus diutamakan. Pasalnya, perkara lingkungan kini bukanlah hanya masalah pencemaran semata. Namun sudah berkembang pada perpindahan genetika dari satu negara ke negara lain, serta perubahan iklim,” jelas Gusti.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info