Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan melihat demokrasi mundur dan mengarah pada otoritarianisme karena tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan. Pengawasan kekuasaan antar kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan semestinya. Sebaliknya, cabang-cabang kekuasaan yang ada justru bersekongkol melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
“Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan mengalami kemunduran serius di tangan rezim Presiden Jokowi. Presiden telah gagal sepenuhnya mengartikulasikan harapan publik, bahkan dunia internasional,” sambung Halili Hasan.
Kini, ia melihat pertaruhan puncak demokratisasi di Indonesia terletak pada Pemilu 2024. Kekuasaan politik Jokowi, tidak mungkin tidak, akan bekerja memperpanjang kekuasaan politiknya melalui salah satu paslon, dimana anak Presiden menjadi Cawapres. “Tapi, saya percaya, masyarakat tidak akan berdiam diri mendapat kedaulatan politiknya dirampas dan demokrasi dirusak sedemikian rupa. Rakyat akan melaksanakan fungsi kontrol otentik yang dibutuhkan agar ekosistem demokrasi Indonesia membaik dan kembali ke jalur konsolidasi demokrasi yang seharusnnya,” tegasnya.
Deputi Eknas WALHI Muhammad Islah mengatakan demokrasi kita telah dipreteli dengan cara mengubah beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang direvisi oleh pemerintah dijadikan sebagai instrumen membungkam orang-orang atau kelompok yang tidak pro penguasa. Seperti, UU ITE, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja menggambarkan hal demikian.
“UU Cipta Kerja bekerja untuk menutup ruang-ruang demokrasi. Di sektor lingkungan saja, ada tiga persoalan sangat serius yakni penegakan hukum dilemahkan, kejahatan lingkungan diputihkan, dan partisipasi warga dihabisi,” bebernya.
Sekjen PBHI Nasional Gina Sabrina menerangkan catatan tanda "demokrasi illiberal" terlihat dari beberapa indikator. Ditandai dengan ciri upaya partisan dengan memanfaanfaatkan lembaga negara yang lahir dari reformasi menjadi instrumentalisasi kekuasaan, politisasi hukum, politik sandra terhadap oposisi dan melawan oposisi di akar rumput hingga politisasi militer.
"Step back" demokrasi ini diskenario sangat rapi mulai dari isu perpanjangan 3 periode, penjabat daerah dari TNI, Polri hingga incumbent di belakang layar. Puncak pembajakan MK dan penambahan syarat pencalonan presiden dilanjutkan dengan skenario "pengkondisian" Pemilu seperti pelibatan aparat pertahanan dan keamanan dalam proses kampanye, penerbitan PP 52 Tahun 2023 tentang Cuti Dalam Kampanye Pemilu, Perubahan UU ITE untuk membungkam kelompok kritis terhadap pemilu hingga wacana pemilihan tidak langsung di RUU Daerah Khusus Jakarta.