Hebohnya beberapa pemberitaan di media terkait penanganan kasus Bank Century oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR menimbulkan isu reshuffle terhadap kabinet menguak. Isu ini muncul ketika beberapa partai koalisi mulai gencar mempertanyakan kasus yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun ini. Isu perombakan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) ini mulai ditanggapi oleh beberapa politisi di parlemen.
Misalnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia membantah adanya isu reshuffle tersebut. Menurutnya, mencuatnya isu tersebut karena hanya untuk memperkeruh suasana. Terlebih ketika menggelindingnya kasus Bank Century ke tangan parlemen.
“Saya tidak tahu isunya dari mana, rumornya dari mana, yang penting bahwa rumor itu tidak benar. Rumor isu reshuffle itu bisa menjadi faktor yang memanaskan situasi,” ujarnya. Anas menjelaskan, sejauh ini bukan reshuffle yang dibicarakan oleh Partai Demokrat. Ia berdalih, pihak Demokrat hingga saat ini hanya membicarakan masalah evaluasi koalisi.
Evaluasi koalisi ini, lanjut Anas, akan dilakukan kepada semua partai yang melakukan kerja sama dengan Partai Demokrat, tanpa terkecuali. Tapi sayangnya, Anas tidak memperjelas yang dimaksud dengan evaluasi koalisi tersebut. “Komunikasi (evaluasi koalisi) dilakukan secara berkala,” katanya.
Bantahan yang sama juga pernah diutarakan Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa. Ia berdalih, reshuffle tidak mungkin terjadi lantaran target kinerja seratus hari kabinet sudah lebih dari 90 persen.
Terkait adanya rencana evaluasi terhadap partai-partai koalisi, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal terlihat tidak khawatir. Menurutnya, jika evaluasi koalisi dilihat dari segi kerja sama di parlemen, semua partai berhak mengkritisi jika yang dilakukan pemerintah salah.
