Sayangnya, komitmen pemerintah menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak disertai penanganan luar biasa. Bagi Almas, pernyataan pengampunan kepada koruptor juga merupakan suatu bentuk anomali kebijakan melawan korupsi yang juga bertentangan dengan perangkat hukum yang berlaku.
Untuk itu, Kelompok Masyarakat Sipil Antikorupsi memiliki empat tuntutan kepada pemerintah agar memperkuat pemberantasan korupsi. Pertama, mendesak agar Prabowo menghentikan wacana amnesti koruptor karena bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku. “Presiden harus mengingat sumpahnya, yaitu sumpah untuk menjalankan Undang-Undang, bukan untuk melanggar Undang-Undang,” ujar Almas.
Kedua, pemerintah diminta memfokuskan kinerja untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset agar para koruptor dapat dimiskinkan dan aset-aset yang didapatkan secara ilegal atau illicit enrichment dan aset-aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau unexplained wealth dapat dirampas oleh negara. Hal ini sejalan dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Ketiga, memperkuat KPK dengan mendukung pimpinan KPK baru untuk merekrut secara mandiri para penyelidik dan penyidik independen KPK, agar tidak tergantung pada Kepolisian. Dan keempat, mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi seperti semula.
