Koalisi Seni Ajak Seniman, DPR, dan Pemerintah Matangkan RUU Hak Cipta
Terbaru

Koalisi Seni Ajak Seniman, DPR, dan Pemerintah Matangkan RUU Hak Cipta

Saat ini DPR dan pemerintah sedang menyusun RUU tentang Hak Cipta dan mengundang masyarakat untuk mengikuti RDPU di bulan November 2026.

Hukumonline News
Hukumonline News
CR 36
Bacaan 4 Menit
Panel narasumber diskusi Koalisi Seni, Jumat (25/9/2026). Foto: CR36
Panel narasumber diskusi Koalisi Seni, Jumat (25/9/2026). Foto: CR36

Setelah perjalanan panjang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) akhirnya menjadi salah satu peraturan yang masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2026 untuk direvisi. Jauh sebelum itu, Koalisi Seni telah menyusun kajian revisinya sejak tahun 2023.

Koordinator Penelitian di Koalisi Seni, Ratri Ninditya, menjelaskan bahwa temuan menunjukkan UU Hak Cipta belum mengakomodasi ketentuan yang seimbang bagi setiap sektor kesenian. Peneliti yang kerap disapa Ninin ini kemudian memaparkan beberapa poin penting yang perlu diperkuat di dalam Rancangan UU (RUU) tentang Hak Cipta nantinya.

Pertama, keseimbangan prinsip antara remunerasi terhadap pencipta atau pelaku pertunjukan dan akses terhadap publik. Kedua, keseimbangan pengaturan di setiap sektor kesenian karena sektor musik masih mendominasi UU Hak Cipta. Hal ini termasuk menyesuaikan istilah karya yang dilindungi karena UU Hak Cipta masih belum menggunakan istilah yang lazim dipakai oleh para seniman.

Baca juga:

Revisi UU Hak Cipta Dinilai Terlalu Ambisius Atur AI, Praktisi Dorong Penguatan Peran Konsultan HKI

Ketiga, pengaturan mengenai pusat data untuk menunjang keadilan dalam tata kelola royalti. “Jadi pusat data itu tidak hanya pusat data untuk musik saja, tapi juga untuk sektor-sektor di luar musik,” ujarnya pada pada diskusi yang bertajuk "Revisi Hak Cipta Jangan Tergesa Karena Semua Seniman Layak Sejahtera" yang dilaksanakan di Jakarta Selatan pada Jumat (25/9/2026).

Keempat, penguatan pelindungan terhadap pencipta dan pelaku pertunjukan, contohnya melalui pengaturan batas minimum royalti dan standar baku perjanjian lisensi yang berpihak kepada seniman. Hal ini mengingat UU Hak Cipta dianggap masih memberi terlalu banyak ruang bagi pihak perantara melalui klausul-klausul yang memuat frasa “kecuali diperjanjikan lain” atau “berdasarkan praktik yang wajar”.

“Sementara praktik yang wajar di dalam keseharian praktik industri, banyak sekali terjadi dimana ada kesenjangan kuasa antara senimannya sama orang yang berkontrak, yang mau memakai karyanya, yang berlisensi dengannya,” jelas Ninin.

Kelima, penguatan posisi tawar negara di hadapan platform digital asing karena selama ini terdapat platform digital asing yang belum berkantor di Indonesia, sehingga apabila terjadi sengketa sulit untuk menyelesaikannya. Keenam, pelindungan karya dan pencipta dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info