Komisi II DPR Soroti Tantangan Serius Otonomi Fiskal Daerah
Terbaru

Komisi II DPR Soroti Tantangan Serius Otonomi Fiskal Daerah

Hanya 4,76 persen atau 26 daerah yang punya kapasitas fiskal kuat, tapi mayoritas 493 daerah atau 92,9 persen kapasitas fiskalnya lemah. Lebih dari 70 persen APBD ditopang dana transfer pusat.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
 Wakil Ketua Komisi II DPR, Bima Arya saat rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, Senin (25/08/2025). Foto: Tangkapan layar youtube
Wakil Ketua Komisi II DPR, Bima Arya saat rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, Senin (25/08/2025). Foto: Tangkapan layar youtube

Sejumlah daerah menaikan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memicu protes masyarakat. Sebut saja Bupati Pati, Sudewo yang menjadi sorotan akibat kebijakan menaikan tarif PBB-P2 yang berujung demo besar-besaran dari masyarakatnya. Situasi tersebut mendapat perhatian serius Komisi II DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bima Arya, mengatakan kemandirian fiskal adalah ukuran sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan belanja dari sumber pendapatan asli daerah (PAD). Fakta menunjukan banyak daerah dengan kapasitas fiskal rendah, sangat membutuhkan transfer dari pusat.

Lebih dari 70 persen APBD di daerah tersebut ditopang dana transfer pusat. Pemerintah pusat mendorong desentralisasi fiskal, tapi regulasi terbaru justru memperkuat kendali pusat melalui tarif tunggal PBB-P2, standar penilaian NJOP dan peta kapasitas fiskal yang menentukan besaran transfer ke daerah.

Melansir data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per April 2025 dari 548 daerah otonom di Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota kondisi kapasitas daerahnya menunjukan fakta yang mengkhawatirkan. Ada 26 daerah atau 4,76 persen punya kapasitas fiskal kuat, berarti daerah ini mampu biayai sebagian besar kebutuhan belanja dari pendapatan asli daerah tanpa ketergantungan transfer pemerintah pusat.

“Sementara 27 daerah atau 4,95 persen masuk kategori fiskal sedang dan selebihnya 493 daerah atau 92,9 persen tergolong kategori fiskal lemah, sangat bergantung dana transfer pusat seperti dana alokasi umum DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan lainnya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia, Senin (25/08/2025).

Baca juga:

Hal ini menunjukan otonomi fiskal di Indonesia menghadapi tantangan serius. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat berpotensi melemahkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan strategi PAD yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan memperkuat fasilitas tata keuangan daerah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info