Belum lama menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo menghadapi gejolak publik yang luar biasa akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250%. Fenomena ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di Pati. Kabupaten Semarang mengalami kenaikan PBB-P2 lebih dari 400%. Sementara PBB-P2 Kota Cirebon dan Kabupaten Jombang bahkan naik hingga 1.000%. Mungkin juga banyak terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Namun, protes yang terjadi di Pati menjadi yang paling masif dan dramatis.

Pada mulanya, protes warga berlangsung dengan santun, terbatas pada keberatan terhadap besaran pajak yang melonjak. Akan tetapi, eskalasi terjadi setelah pernyataan Bupati yang dianggap menyinggung perasaan masyarakat Pati. Ucapan yang intinya menyatakan bahwa sekalipun puluhan ribu orang turun ke jalan, tidak akan membuatnya gentar untuk mempertahankan kebijakannya itu. Pernyataan itu justru memantik kemarahan warga secara meluas. Bahkan setelah kenaikan pajak PBB-P2 dibatalkan, amarah warga Pati tidak kunjung surut. Tuntutan justru bergeser dari keberatan kenaikan pajak menjadi desakan politik untuk menurunkan Bupati Pati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati merespon cepat dengan menyatakankan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan.
Tanggung jawab Partai Politik
Kebijakan kenaikan PBB-P2 dari perspektif hukum memiliki dasar normatif yang jelas. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan besaran tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui peraturan daerah. Saluran hukum bagi wajib pajak untuk menentang besaran PBB-P2 yang dianggap tidak adil juga sudah tersedia. Bagian ke-16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengaturnya. Bagi wajib pajak yang merasa keberatan atas besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki hak hukum untuk menempuh mekanisme keberatan dan banding.
Keberatan diajukan secara tertulis kepada kepala daerah melalui pejabat yang ditunjuk. Cantumkan alasan yang jelas dan bukti pendukung yang relevan. Pejabat yang berwenang wajib memeriksa dan memutus keberatan tersebut paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima. Keputusan disampaikan secara tertulis kepada wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan itu, ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan keputusan keberatan dan dokumen pembuktian lainnya. Putusan Pengadilan Pajak atas permohonan banding bersifat final dan mengikat. Seluruh prosedur administratif ini dilaksanakan sesuai tata cara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah.
Jika seluruh tahapan ini telah dipenuhi, maka secara normatif tidak terdapat pelanggaran hukum dalam kebijakan penaikan PBB-P2. Oleh karena itu, inti persoalan yang muncul di Pati lebih tepat dibaca sebagai krisis komunikasi politik dan defisit kepekaan sosial seorang pemimpin terhadap aspirasi rakyatnya, bukan sebagai pelanggaran administratif atau pidana. Dalam kerangka ini, fungsi partai politik menjadi penting. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa partai politik berfungsi mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat. Jika fungsi ini dijalankan dengan baik, maka potensi benturan antara kebijakan publik dan kebutuhan rakyat dapat diminimalisir. Kasus Pati justru menunjukkan bagaimana lemahnya peran mediasi partai politik membuat Bupati, yang notabene merupakan kader partai, berhadap-hadapan langsung dengan rakyat tanpa jembatan dialog yang memadai. Tesis Pataniari Siahaan yang menyebut partai politik di Indonesia mengalami disfungsi kini mendapat pembenarannya kembali.
Antara Politik dan Hukum
Mekanisme pemberhentian kepala daerah (termasuk Bupati), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dapat dilakukan hanya karena tekanan massa. Dalam bahasa yang agak awam disebutkan, Pasal 78 sampai Pasal 81 UU tersebut menentukan bahwa seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan dari jabatannya apabila masa jabatannya telah berakhir; tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; atau berhalangan tetap selama enam bulan berturut-turut; atau dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b; melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j, atau melakukan perbuatan tercela. Selain itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan jika diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pencalonan berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang; atau menerima sanksi pemberhentian. Seluruh alasan pemberhentian itu selalu mensyaratkan adanya pelanggaran hukum.
Proses pemberhentian Bupati harus dimulai dengan pengajuan pendapat DPRD dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Pendapat DPRD kemudian diajukan kepada Mahkamah Agung untuk diuji. Mahkamah Agung wajib memutus dalam waktu 30 hari. Jika terbukti, DPRD mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, dan menteri wajib memberhentikan paling lambat 30 hari sejak menerima usulan.
















