Belajar dari Pati: Antara Politik dan Hukum
OPINI

Belajar dari Pati: Antara Politik dan Hukum

Peristiwa Pati merupakan benturan antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Dari sisi legalitas, kebijakan kenaikan PBB-P2 adalah sah selama sesuai prosedur UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Namun, dari sisi legitimasi sosial, resistensi publik yang meluas adalah tanda krisis kepercayaan yang seharusnya direspon dengan strategi komunikasi politik yang sensitif dan partisipatif.

•Bacaan 5 Menit
ZA
Penulis Opini

Agaknya sulit membangun argumentasi hukum untuk pemakzulan Bupati Pati apabila hanya didasarkan pada kebijakan kenaikan PBB-P2. Hampir tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam kebijakan tersebut. Andai pernyataan yang menyinggung rakyat dianggap sebagai perbuatan tercela, tetap saja hal itu harus diuji ke Mahkamah Agung. Dalam konteks ini perlu diingat Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberi beberapa contoh yang dimaksud perbuatan tercela diantaranya adalah judi, mabuk, penyalahgunaan narkoba, zina, atau pelanggaran kesusilaan lainnya. Sesuatu yang secara substansial berbeda dengan kebijakan pajak yang sah secara prosedural. Pun misalnya akan menggunakan dugaan pelanggaran hukum lain yang dituduhkan kepada sang Bupati, DPRD Pati tetap harus mendasarkan argumentasi dan pembuktiannya pada Pasal 78 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Beberapa kali peristiwa pemakzulan kepala daerah di Indonesia telah membuktikan.

Romi Herton diberhentikan sebagai Walikota Palembang pada tahun 2015 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Aceng Fikri, diberhentikan sebagai Bupati Garut pada tahun 2013 karena terbukti menikah siri dengan anak di bawah umur. Saleh Manaf selaku Bupati Bekasi, diberhentikan pada tahun 2006 karena terbukti ada pelanggaran administrasi dalam proses pemilihannya. Jika ditelusuri lebih jauh, akan terlihat bahwa protes massa dalam proses pemakzulan kepala daerah hanya menjadi pemicu politik. Proses hukum tetap menjadi filter utama untuk mencegah pemakzulan menjadi instrumen politisasi kekuasaan sekaligus untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa.

Dengan demikian, peristiwa Pati merupakan benturan antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Dari sisi legalitas, kebijakan kenaikan PBB-P2 adalah sah selama sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Namun, dari sisi legitimasi sosial, resistensi publik yang meluas adalah tanda krisis kepercayaan yang seharusnya direspon dengan strategi komunikasi politik yang sensitif dan partisipatif. DPRD Pati harus berhati-hati menggunakan hak menyatakan pendapat. Pastikan bahwa usulan pemberhentian memiliki dasar hukum yang kokoh sebelum diajukan.

Banyak sekali pembelajaran dari kejadian Pati. Beberapa yang penting antara lain partai politik wajib memulihkan fungsi representasi dan mediasi agar kebijakan publik tidak terputus dari aspirasi rakyat. Pemerintah daerah dituntut untuk membangun mekanisme komunikasi publik yang partisipatif dalam setiap kebijakan yang berdampak luas. Dan dengan begitu, hukum dapat mewujudkan keadilan dan konflik sosial yang tak perlu, dapat terhindarkan.

 

*) Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

hukumpolitikkonflikbupati
Zuhad Aji Firmantoro

Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info