Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri kepada Komisi III DPR. Meski menuai pro kontra di tengah masyarakat, Komisi III tetap akan melakukan uji wawancara terhadap Budi Gunawan.
“Tentunya kami akan memilih orang-orang yang terbaik yang kewenangannya ada pada kami seperti Kapolri, hakim konstitusi dan hakim agung,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senin (12/1).
Aziz mengatakan, Komisi III akan mengajukan pertanyaan saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi. Termasuk soal rekening gendut yang diduga dimiliki Budi Gunawan. Soalnya, permasalahan rekening gendut itulah yang menjadi pangkal penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Rekam jejak Budi juga akan menjadi bahan pertanyaan yang akan dikonfirmasi.
Aziz berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada Budi jika DPR menyetujuinya menjadi Kapolri. Ia berharap siapapun yang menjadi Kapolri dapat membawa perubahan pada institusi Korps Bhayangkara. “Saya yakin siapapun yang jadi Kapolri adalah yang terbaik dan didukung masyarakat,” kata politisi Partai Golkar itu.
Wakil Ketua Komisi III, Desmon Junaedi Mahesa, menambahkan penunjukkan Kapolri merupakan hak prerogratif presiden. Apalagi, sosok Budi yang menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalamdikpol) adalah salah satu nama yang direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menurut Desmon, kedua syarat itu telah memenuhi persyaratan.
“Tinggal dia (Budi Gunawan, red) siap dites atau tidak oleh Komisi III,” katanya.
Di mata Desmon, sosok jenderal polisi bintang tiga itu memiliki integritas dan kapasitas untuk menempati kursi yang bakal ditinggalkan Kapolri saat ini, Jenderal Sutarman. Ia berharap cukup satu nama yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, prediksi Budi yang bakal diajukan presiden sudah diterka jauh-jauh hari.
“Saya kira DPR akan menerima Budi Gunawan,” katanya.
Menurut Desmon, perlu dikonfirmasi kepada Budi soal dugaan kepemilikan rekening gendut Komisi IIIl, katanya, bukan tidak mungkin akan meminta masukan dari KPK dan PPATK serta Ditjen Pajak. Setidaknya, Komisi III telah memiliki bahan masukan sebelum memberikan keputusan menerima atau sebaliknya menolak sosok Budi.
Anggota Komisi III Benny K Harman mengatakan, terkait dengan rekening gendut, Komisi III pernah mempertanyakan kepada Kapolri ketika kasus itu muncul ke permukaan. Saat itu, Komisi III meminta Kapolri melakukan investigasi internal. Setelah itu, Polri melakukan klarifikasi.
Desmon mengatakan, sedangkan dalam uji kelayakan dan kepatutan nantinya, Komisi III akan mengkonfirmasi kembali kepada Budi Gunawan. “Pasti akan dikroscek ke yang bersangkutan. Kita akan pertanyakan itu dan minta beliau menjelaskan secara terbuka kepada publik agar isu itu tidak menjadi ganjalan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, Komisi III dapat menyetujui atau melakukan penolakan. Menurutnya, penolakan terhadap calon yang diusulkan presiden memang dimungkinkan, namun mesti dengan alasan yang jelas. Namun biasanya, calon Kapolri yang diusulkan presiden berjalan mulus di Komisi III. “Penolakan ini harus dengan alasan yang jelas, kalau tanpa alasan itu nanti Komisi III dipertanyakan,” tukasnya.
Anggota Komisi III lainnya, Patrice Rio Capella mengatakan nama Budi Gunawan dipandang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisinya. Menurutnya, Budi Gunawan sosok yang layak menjadi orang nomor satu di Polri. “Untuk itu pasti kita dukung,” ujar politisi Nasdem itu.
Sedangkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil, belum dapat mengatakan apakah Komisi III nantinya sepakat menyetujui Budi Gunawan atau sebaliknya. Spalnya, DPR baru memasuki hari pertama setelah reses. Untuk itu dilakukan rapat internal komisi.
“Kita belum tahu suasana kebatinan Komisi III, karena masih pencalonan Kapolri ini,” pungkasnya.
“Tentunya kami akan memilih orang-orang yang terbaik yang kewenangannya ada pada kami seperti Kapolri, hakim konstitusi dan hakim agung,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senin (12/1).
Aziz mengatakan, Komisi III akan mengajukan pertanyaan saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi. Termasuk soal rekening gendut yang diduga dimiliki Budi Gunawan. Soalnya, permasalahan rekening gendut itulah yang menjadi pangkal penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Rekam jejak Budi juga akan menjadi bahan pertanyaan yang akan dikonfirmasi.
Aziz berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada Budi jika DPR menyetujuinya menjadi Kapolri. Ia berharap siapapun yang menjadi Kapolri dapat membawa perubahan pada institusi Korps Bhayangkara. “Saya yakin siapapun yang jadi Kapolri adalah yang terbaik dan didukung masyarakat,” kata politisi Partai Golkar itu.
Wakil Ketua Komisi III, Desmon Junaedi Mahesa, menambahkan penunjukkan Kapolri merupakan hak prerogratif presiden. Apalagi, sosok Budi yang menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalamdikpol) adalah salah satu nama yang direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menurut Desmon, kedua syarat itu telah memenuhi persyaratan.
“Tinggal dia (Budi Gunawan, red) siap dites atau tidak oleh Komisi III,” katanya.
Di mata Desmon, sosok jenderal polisi bintang tiga itu memiliki integritas dan kapasitas untuk menempati kursi yang bakal ditinggalkan Kapolri saat ini, Jenderal Sutarman. Ia berharap cukup satu nama yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, prediksi Budi yang bakal diajukan presiden sudah diterka jauh-jauh hari.
“Saya kira DPR akan menerima Budi Gunawan,” katanya.
Menurut Desmon, perlu dikonfirmasi kepada Budi soal dugaan kepemilikan rekening gendut Komisi IIIl, katanya, bukan tidak mungkin akan meminta masukan dari KPK dan PPATK serta Ditjen Pajak. Setidaknya, Komisi III telah memiliki bahan masukan sebelum memberikan keputusan menerima atau sebaliknya menolak sosok Budi.
Anggota Komisi III Benny K Harman mengatakan, terkait dengan rekening gendut, Komisi III pernah mempertanyakan kepada Kapolri ketika kasus itu muncul ke permukaan. Saat itu, Komisi III meminta Kapolri melakukan investigasi internal. Setelah itu, Polri melakukan klarifikasi.
Desmon mengatakan, sedangkan dalam uji kelayakan dan kepatutan nantinya, Komisi III akan mengkonfirmasi kembali kepada Budi Gunawan. “Pasti akan dikroscek ke yang bersangkutan. Kita akan pertanyakan itu dan minta beliau menjelaskan secara terbuka kepada publik agar isu itu tidak menjadi ganjalan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, Komisi III dapat menyetujui atau melakukan penolakan. Menurutnya, penolakan terhadap calon yang diusulkan presiden memang dimungkinkan, namun mesti dengan alasan yang jelas. Namun biasanya, calon Kapolri yang diusulkan presiden berjalan mulus di Komisi III. “Penolakan ini harus dengan alasan yang jelas, kalau tanpa alasan itu nanti Komisi III dipertanyakan,” tukasnya.
Anggota Komisi III lainnya, Patrice Rio Capella mengatakan nama Budi Gunawan dipandang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisinya. Menurutnya, Budi Gunawan sosok yang layak menjadi orang nomor satu di Polri. “Untuk itu pasti kita dukung,” ujar politisi Nasdem itu.
Sedangkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil, belum dapat mengatakan apakah Komisi III nantinya sepakat menyetujui Budi Gunawan atau sebaliknya. Spalnya, DPR baru memasuki hari pertama setelah reses. Untuk itu dilakukan rapat internal komisi.
“Kita belum tahu suasana kebatinan Komisi III, karena masih pencalonan Kapolri ini,” pungkasnya.